Reaksi Kementerian Pendidikan setelah Terjadi Penutupan Akses Sekolah di Tangerang Selatan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meminta masyarakat tidak melakukan protes penerimaan murid baru yang berdampak terhadap kegiatan di sekolah. Permintaan tersebut untuk merespons peristiwa penutupan pintu dan pemblokiran akses jalan menuju sejumlah sekolah di Tangerang Selatan yang sempat terjadi pada hari pertama tahun ajaran baru.

Aksi itu diketahui dipicu oleh protes warga sekitar terhadap hasil seleksi penerimaan murid baru (SPMB). Kementerian Pendidikan berharap kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) tetap berjalan kondusif di SMAN 3, SMAN 6, dan SMAN 8 Tangerang Selatan, yang terdampak penutupan akses jalan.

“Kami memantau dinamika yang terjadi di SMAN 3, SMAN 6, dan SMAN 8 Tangerang Selatan. Meskipun ada ketegangan yang melibatkan akses dan lahan sekolah, kami menekankan bahwa pendidikan tidak boleh menjadi korban dalam konflik administratif atau sosial,” ujar Staf Khusus Menteri Bidang Manajemen dan Kelembagaan Kemendikdasmen Didik Suhardi lewat keterangan tertulis pada Selasa, 15 Juli 2025.

Didik mengatakan pemerintah menjamin hak anak atas akses pendidikan yang inklusif dan aman. Karena itu, dia berharap sekolah harus tetap menjadi ruang yang bebas dari tekanan eksternal yang bisa mengganggu proses belajar-mengajar. “Sekolah adalah ruang aman bagi anak-anak, dan harus dijaga bersama,” ujarnya.

Kehadiran Didik di Tangerang Selatan dilakukan dalam rangka pemantauan langsung kegiatan MPLS di sejumlah sekolah yang sempat terdampak ketegangan. Ia hadir bersama perwakilan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan dan aparat kepolisian.

Kemendikdasmen juga menyampaikan apresiasi terhadap keteguhan pihak sekolah dan masyarakat dalam memastikan kegiatan MPLS tetap berjalan. “Kami mengapresiasi para kepala sekolah, guru, dan seluruh warga pendidikan SMAN 3, SMAN 6, dan SMAN 8 Tangsel yang mampu memastikan MPLS Ramah berjalan lancar, meski sempat menghadapi tekanan di luar proses belajar. Ini bukti bahwa pendidikan tidak boleh berhenti karena tantangan teknis,” kata Didik.

Kepala Seksi SMA Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Kota Tangsel Niken Indah menyatakan bahwa kondisi MPLS pada hari kedua sudah jauh lebih kondusif. Dia menyebut dinas pendidikan telah berkoordinasi dan dialog antara pemangku kepentingan dan warga sekitar.

Dia bilang seluruh pemangku kepentingan sudah berdiskusi dan melakukan koordinasi terhadap aspirasi yang disampaikan oleh warga sekitar sekolah. “Sehingga MPLS Ramah di beberapa sekolah di wilayah Tangsel berlangsung semakin terkendali,” kata Niken.

Hal senada disampaikan Kepala SMAN 3 Tangsel Aan Sri Analiah. Ia mengatakan MPLS Ramah di sekolahnya akan berlangsung selama lima hari. Meskipun sempat ada gangguan pada hari pertama, kegiatan pada hari kedua sudah kembali normal. “Kami turut menampung aspirasi yang disampaikan oleh warga sekitar sekolah dan telah kami teruskan kepada pihak terkait,” ujar Aan.

Sebelumnya, pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2025/2026 di Kota Tangerang Selatan, Banten, diwarnai penyegelan akses jalan oleh warga sekitar. Penyegelan seperti yang dialami SMAN 6, SMAN 3 dan SMPN 17.

Penutupan akses sekolah itu dilakukan lantaran memuncaknya kekecewaan warga karena tidak mendapatkan akses pendidikan di sekolah yang ada di lingkungan mereka. Penyebabnya, aturan baru SPMB pada tahun ini yang mengurangi kuota jalur zonasi atau domisili. Juga dugaan praktik jual beli kursi sekolah yang amat kental di kota itu dari tahun ke tahun hingga mengurangi kuota yang tersedia.