TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan penempatan tugas guru dan staf sekolah rakyat ditentukan oleh sistem otomatis berbasis digital pada saat perekrutan. Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi banyaknya guru yang mengundurkan diri dari penugasan lantaran tempat penugasan jauh dari rumah mereka.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pria yang karib disapa Gus Ipul itu menjelaskan, guru yang direkrut mengajar di sekolah rakyat adalah mereka yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias PPPK. Selayaknya pegawai aparatus sipil negara, kata dia, mereka seharusnya siap ditempatkan di mana saja.
Oleh karena itu, Gus Ipul berujar Kementerian Sosial tidak bisa berbuat banyak atas keengganan mereka ditempatkan di lokasi yang jauh dari tempat tinggalnya. "Karena sistem kadang-kadang ya memang penempatannya jauh dari tempat tinggalnya," kata dia saat ditemui di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa, 29 Juli 2025.
Kendati begitu, Gus Ipul menyebut ke depan 160 guru yang mengundurkan diri itu masih memiliki kesempatan untuk kembali menjadi guru di sekolah rakyat di wilayah mereka. "Nanti, pada akhirnya kalau sesuai rencana setiap kabupaten/kota memiliki satu sekolah rakyat. Maka akhirnya akan rata juga ini," kata dia.
Saat ini, pemerintah sudah mulai merekrut guru baru untuk menggantikan 160 guru yang mengundurkan diri. Menteri Sosial mengklaim Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah masih memiliki sekitar 50 ribu guru PPPK yang belum mendapatkan penempatan mengajar. "Sekarang kita juga lakukan seleksi untuk mencari pengganti dari mereka yang mundur," katanya.
Terakhir, dia meminta agar mundurnya para guru ini tidak terlalu dibesar-besarkan. Menurut dia, guru yang keluar itu hanya 160 guru dari total sekitar 1.500 guru yang direkrut. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini menilai wajar apabila program Sekolah rakyat memiliki kekurangan di beberapa bagian. "Ini akan terus bergulir dan terus diperbaiki dan dilengkapi," katanya.