Hatta Rajasa Ingin Ide Penghapusan Pilkada Langsung Terus Dibicarakan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Penasihat Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa mengatakan bahwa gagasan penghapusan pilkada langsung harus terus didiskusikan. Hatta mengatakan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah itu perlu dipertimbangkan dalam dinamika pemilihan umum ke depan.

"Biarkan lah itu berkembang, pandangan-pandangan itu yang menjadi diskursus bangsa, tidak hanya menjadi katakanlah diskusi pada kelompok partai, tapi ini harus didiskusikan seluruh komponen bangsa karena ini sesuatu perubahan yang mendasar juga," kata Hatta ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Selasa, 29 Juli 2025.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut usulan penghapusan pilkada langsung itu pernah berhembus, tapi ditolak oleh aktivis maupun pegiat bidang demokrasi. Menurut dia, jika gagasan itu terus ditolak justru bisa menimbulkan distorsi praktik berdemokrasi.

"Jadi biarkan berkembang. Jadikan itu sebagai sebuah masukan dan kemudian dicari solusi yg terbaik," ucap dia. Adapun di PAN sendiri, kata Hatta, belum menentukan bagaimana sikap partai itu karena masih mengkajinya.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar ingin mengubah ketentuan pemilihan kepala daerah atau pilkada di Indonesia. Cak Imin dan PKB mengusulkan kepala daerah tidak lagi dipilih melalui pemilihan langsung seperti saat ini.

"Saatnya pemilihan kepala daerah dievaluasi total manfaat dan mudaratnya," kata Muhaimin dalam acara Peringatan Hari Lahir ke-27 PKB di Jakarta Convention Center, Gelora, Jakarta, pada Rabu, 23 Juli 2025.

Dia menyampaikan usulan itu di hadapan Presiden Prabowo Subianto yang juga menghadiri acara PKB. Muhaimin, yang juga anggota kabinet Prabowo, percaya perubahan sistem pemilihan kepala daerah akan menciptakan iklim yang kondusif bagi percepatan pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Sang Presiden.

Muhaimin mengusulkan, ke depan, kepala daerah dipilih secara tidak langsung. Opsi penggantinya, kata dia, ada dua: penunjukan langsung oleh pusat atau pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing wilayah.

"Kalau tidak ditunjuk pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih DPRD-DPRD di seluruh Tanah Air," ucapnya seperti dikutip dari siaran langsung akun media sosial PKB.

Muhaimin mengklaim pemilihan langsung membuat pembangunan di daerah tersendat. Dia menyebutkan ada beberapa kepala daerah dari partainya yang mengeluh karena proses konsolidasi politik di daerah menjadi lamban. "Akibat proses politik yang terlalu panjang," ujarnya.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat itu mengatakan usulan pilkada tidak langsung menghadapi tantangan. Sebab, banyak orang menolak gagasan tersebut.
Namun Muhaimin menyebutkan penghapusan pilkada langsung akan meniadakan proses demokrasi yang dinilainya rumit.

"PKB bertekad, tujuannya satu, efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam suatu tahapan-tahapan demokrasi," tuturnya.