Pimpinan Komisi VIII Kritik Penempatan Guru untuk Sekolah Rakyat

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Singgih Januratmoko mengkritik kebijakan penempatan lokasi mengajar guru sekolah rakyat yang minim konsultasi. Penempatan yang tidak mempertimbangkan keadaan mereka mengakibatkan seratusan guru sekolah rakyat memutuskan keluar.

"Ini tindakan yang tak profesional dan tidak mempertimbangkan kepentingan guru serta siswa," kata Singgih saat dihubungi pada Selasa, 29 Juli 2025.

Dia mengatakan guru seharusnya memiliki hak untuk mengetahui dan memahami penempatan lokasi mengajar. Tenaga pengajar itu, ujar dia, berhak untuk menyampaikan masukan dan saran yang konstruktif.

Singgih mendorong agar pemerintah mengevaluasi kebijakan penempatan lokasi mengajar guru sekolah rakyat. Pelibatan guru, organisasi guru, dan pemangku kepentingan dinilai penting sebelum memetakan penempatan lokasi mengajar.

Dia menyesali adanya 160 guru sekolah rakyat yang mengundurkan diri karena ditempatkan di lokasi yang jauh dari tempat tinggal. Singgih mengingatkan kepada pemerintah agar menjadikan peristiwa ini sebagai perhatian serius.

"Saya mendesak pemerintah segera menangani masalah ini dan mencari solusi untuk mencegah kejadian serupa," ujar politikus Partai Golkar ini.

Apalagi, kata dia, guru sebagai sosok pahlawan tanpa tanda jasa bagi kemajuan bangsa dan peningkatan kualitas pendidikan Tanah Air. Dia mengatakan guru layak mendapat hak dan dukungan kebijakan terbaik.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan ada 160 guru sekolah rakyat yang mengundurkan diri lantaran keberatan dengan tempat mengajar jauh dari tempat tinggal. Namun, dia mengklaim kementeriannya telah menyiapkan guru cadangan untuk mengajar di sekolah rakyat.

Dia mengklaim masih ada sekitar 50 ribu guru yang menunggu antrean penempatan mengajar. Gus Ipul mengatakan guru-guru itu kini dalam proses pendidikan profesi.

"Ada banyak guru yang siap menggantikan, karena ada lebih dari 50 ribu guru yang mengikuti proses pendidikan profesi guru belum ada penempatan," kata Gus Ipul.

Pendiri Nalar Institute, Yanuar Nugroho menilai peristiwa mundurnya seratusan guru Sekolah Rakyat menjadi peringatan atas gagalnya desain kebijakan penempatan. Menurut dia, kebijakan penempatan lokasi mengajar yang ditentukan oleh sistem administratif Badan Kepegawaian Negara itu terlalu sentralistik.

"Kebijakan penempatan itu juga mengabaikan realitas sosial-geografis," kata dia saat dihubungi pada Ahad, 27 Juli 2025.

Pengamat kebijakan publik ini juga mengkritik respons pemerintah yang menyebut telah menyiapkan guru cadangan pengganti. Menurut dia, pernyataan itu memperlihatkan cara pandang yang sempit dan teknokratis.

Pemerintah, ujar dia, seolah hanya memandang masalah ini hanya perihal suplai. Padahal, kata dia, relasi sosial antara guru dan komunitas tempat mengajar jauh lebih penting.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI Ubaid Matraji, menilai ada pengabaian dari pemerintah perihal kebijakan penempatan guru sekolah rakyat. "Pemerintah seolah menutup mata terhadap fakta bahwa penempatan guru yang jauh adalah gejala dari masalah yang lebih besar," katanya pada Ahad, 27 Juli 2025.

Ubaid khawatir program sekolah rakyat ini hanya dijadikan proyek coba-coba. Hal ini berimbas pada siswa dari kalangan miskin yang seolah menjadi kelinci percobaan proyek pemerintah.

Padahal, kata Ubaid, seharusnya anak-anak dari golongan tak mampu itu mendapatkan pendidikan terbaik. "Mereka justru kian terpinggirkan oleh kebijakan yang seharusnya mengangkat mereka. Sistem yang sekarang tidak berkeadilan," ucapnya.