Kemensos Siapkan Rp 1,1 Triliun untuk Pembangunan Sekolah Rakyat hingga September 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah menargetkan ada 159 sekolah rakyat untuk menampung 15 ribu siswa pada September 2025. Sebanyak Rp 1,1 triliun APBN disiapkan untuk operasional dan pembangunan 159 sekolah rakyat itu.

"Tahun ini sebanyak Rp 1,1 triliun dari APBN," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul ini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Juli 2025.

Gus Ipul mengatakan itu usai bertemu Presiden Prabowo Subianto membahas perkembangan sekolah rakyat di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini. Selain Gus Ipul, hadir pula Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Gus Ipul mengatakan, saat ini ada 63 sekolah rakyat yang sudah mulai beroperasi sejak 14 Juli 2025. Pemerintah berencana menambah 37 sekolah rakyat paling lambat pekan depan. Seratus sekolah rakyat itu akan mempunyai 9.700 siswa.

"Pemerintah kemudian akan menambah 59 sekolah rakyat pada September 2025. Sehingga total menjadi 159 sekolah," ujar Gus Ipul. 

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini mengatakan dana sebesar Rp 1,1 triliun akan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Di antaranya gaji guru, seragam, laptop, serta kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana. 

Gus Ipul bilang DPR dan Kementerian Keuangan sudah menyetujui anggaran untuk 159 sekolah rakyat itu. Dana itu akan digunakan untuk tahun ini. 

"Sekarang fokus kita pada pelaksanaan, termasuk pengadaan barang yang harus sesuai ketentuan. Arahan Prabowo sangat tegas agar tidak ada penyimpangan," kata dia. 

Mengenai realisasi anggaran, Gus Ipul belum mendapatkan data terkini. Namun, dia mengatakan alokasi paling besar digunakan untuk pengadaan laptop dan seragam siswa.

Selain itu, Gus Ipul mengatakan Prabowo dijadwalkan meluncurkan secara langsung program pembelajaran Sekolah Rakyat. Namun, dia belum menjelaskan kapan peluncuran dilakukan. 

Pada kesempatan sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan pelaksanaan sekolah rakyat sudah berjalan sesuai dengan kurikulum. Sekolah rakyat juga sudah berjalan dengan mengacu modul-modul pembelajaran yang telah disiapkan. 

"Masa MPLS berjalan dengan lancar dan sinergi antar lembaga terus kita jaga," ujar dia di lokasi. 

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan ada sekitar 200 pemerintah daerah memberikan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat. Namun, mantan kepala kepolisian Republik Indonesia ini bilang tidak semua pemerintah daerah memberikan lahan sesuai kriteria minimal 5 hektare. 

"Ada yang hanya 2.000 meter. Tidak sesuai kriteria," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Juli 2025.

Tito mengatakan sekolah rakyat harus memiliki lapangan, asrama, hingga laboratorium. Pembangunan fasilitas itu membutuhkan lahan dengan luas minimal 5 hektare.