Pramono Lapor Kekayaan ke KPK, Dorong Pemerintahan bersih di Jakarta

INFO NASIONAL - Gubernur Provinsi Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmennya membangun pemerintahan yang bersih dan transparan. Ia menekankan pentingnya tata kelola yang akuntabel dan berintegritas, seiring dengan pelaporan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pramono menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 10 April 2025. Dalam laporan itu, total kekayaannya selama tahun 2024 tercatat sebesar Rp114,5 miliar, naik sekitar Rp10 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, saat ia masih menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Kenaikan itu berasal dari peningkatan nilai surat berharga, kas dan setara kas, serta harta bergerak lainnya.

“LHKPN bukan sekadar formalitas administratif, tetapi salah satu instrumen penting untuk membangun kepercayaan publik. Transparansi ini memungkinkan masyarakat ikut serta mengawasi dan memastikan integritas pejabat publik, termasuk saya sebagai Gubernur,” ujarnya di Balai Kota Jakarta pada Senin, 28 Juli 2025.

Menurut dia, keterbukaan soal kekayaan pribadi menjadi salah satu cara menjaga integritas pejabat publik. “Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, diperlukan komitmen kuat dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, serta penerapan prinsip-prinsip good governance secara konsisten dan menyeluruh.”

Pemprov Jakarta, kata Pramono, akan terus memperkuat pengawasan internal, membuka akses informasi publik, serta mendorong partisipasi warga dalam proses pengambilan kebijakan.

“Saya percaya, kepercayaan rakyat hanya bisa dibangun dengan keteladanan dan keterbukaan. Kita harus bekerja jujur, melayani dengan hati, dan tidak alergi terhadap pengawasan,” ucap Pramono.

Dengan semangat tersebut, Pramono berharap Jakarta bisa menjadi contoh pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. (*)