MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi meminta penyelenggara haji 2026 menambah keterlibatan petugas haji perempuan. Menurut dia, penambahan petugas ini penting mengingat jemaah haji dari Tanah Air biasanya didominasi oleh perempuan.
"Jadi itu adalah salah satu yang ingin saya perkuat ketika saya jadi salah satu anggota amirul hajj. Karena saya lihat jumlah jemaah haji Indonesia yang perempuan jumlahnya lebih banyak," kata Arifah saat ditemui di Royal Kuningan Hotel, Jakarta Selatan, Selasa, 19 Agustus 2025.
Selain jumlah petugas haji, menurut Arifah, fasilitas umum berupa tempat istirahat dan toilet untuk jemaah haji perempuan harus ditambah. Ia menyebut kebiasaan perempuan menggunakan toilet lebih lama bisa menjadi pertimbangan kuat penyelenggara haji mengabulkan usulannya.
Arifah juga mengusulkan harus ada perjanjian tertulis antara pendamping dan jemaah lanjut usia atau disabilitas. "Pendamping itu harus membuat perjanjian tidak akan meninggalkan jemaah haji yang didampingi. Jadi tidak bisa hal itu sepenuhnya diserahkan kepada petugas," ujar dia.
Adapun tahun ini merupakan kali pertama pelaksanaan ibadah haji akan dikelola oleh Badan Penyelenggara (BP) Haji. Pada 22 Juli 2025, Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf mengatakan pemerintah Arab Saudi sudah meminta Indonesia untuk segera menyesuaikan jadwal dan kebijakan baru terkait penyelenggaraan ibadah haji musim 2026.
Menurut dia, saat ini BP Haji terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk membahas persiapan haji 2026, termasuk menyesuaikan kebijakan baru hingga timeline teknis yang harus dipatuhi bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.
Hal itu dilakukan untuk menghindari kendala dan menyempurnakan pelayanan haji 2026. "Sesuai jadwal pemerintah Arab Saudi, Agustus nanti sudah mulai berkontrak," ujar Mochamad Irfan Yusuf di Kota Padang, Selasa, 22 Juli 2025.