Mendagri Bilang Hanya Sedikit Pengusaha yang Mau Kerja Sama MBG di Daerah 3T

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan hanya sedikit pengusaha yang mau membantu pelaksanaan program makan bergizi gratis di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Karena itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meminta bantuan Kemendagri untuk mengkoordinasikan pemerintah daerah dalam membantu pelaksanaan MBG di daerah 3T.

"Dadan meminta bantuan Kemendagri. Kalau di kota, banyak pengusaha mau kerja sama membangun dapur. Tapi di daerah 3T tidak banyak," kata Tito saat memberikan sambutan dalam seminar yang diadakan kemendagri dipantau YouTube Kemendagri, Selasa, 19 Agustus 2025.

Mantan Kapolri ini mengatakan pemerintah daerah diminta untuk mengisi kekosongan dari tidak adanya pengusaha itu. Pemerintah daerah salah satunya diminta bantuan membentuk dapur untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). "Mendorong daerah 3T yang sudah pengusaha masuk diisi pemerintah daerah," kata dia.

Menurut Tito, pemerintah daerah selama ini mendukung pelaksanaan makan bergizi gratis. Beberapa pemerintah daerah menyediakan lahan untuk pembuatan SPPG. 

Selain itu, Tito meminta anak buahnya membantu sejumlah program Presiden Prabowo Subianto, di antaranya Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan. 

Dalam kesempatan sama, Tito menyinggung peran Kemendagri dalam menjaga inflasi di daerah. Sejak September 2022, Tito mengatakan Kemendagri rutin setiap pekan mengawasi perkembangan ekonomi daerah. Perkembangan harga tiap daerah dilihat dari data BPS dan laporan KSP. 

Kemendagri akan melihat daerah yang memiliki harga komoditas yang tinggi. Setelah itu, Kemendagri akan melakukan intervensi melalui Badan Pangan, Bulog, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. 

Bila intervensi itu tidak berhasil, Tito akan menurunkan tim untuk mengecek harga. Tim akan mengecek masalah yang menyebabkan harga naik. Setelah itu, mencari solusi yang mengutamakan pendekatan lokal. 

Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2025, Jumat, 15 Agustus 2025, menyatakan Program Makan Bergizi Gratis sudah menjangkau 20 juta penerima manfaat. Kepala Negara telah menerima laporan dari Badan Gizi Nasional bahwa sudah ada 5.800 SPPG di 38 provinsi.

“MBG telah menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru di dapur-dapur,” ujar Prabowo dalam pidatonya di Kompleks Senayan, Jakarta.

Ditemui di Istana, Ahad lalu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan serapan anggaran untuk makan bergizi graris mencapai Rp 10,3 triliun dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 senilai Rp 71 triliun. Saat ini, jumlah SPPG mencapai 5.904.

"Masih ada 19.000 SPPG yang masih kita verifikasi. Dan masih ada 4.700 yang belum diverifikasi," ujar Dadan.