Mardani PKS Dukung Putusan MK soal Pemisahan Pemilu

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakya, Mardani Ali Sera, menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi soal pemisahan pemilu tingkat nasional dan daerah merupakan langkah positif bagi demokrasi.

Menurut Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera itu, keputusan yang diambil oleh seluruh hakim MK secara bulat tanpa ada perbedaan pendapat atau dissenting opinion itu dapat memperkuat keterlibatan publik dalam pemilu sekaligus memperkuat otonomi daerah.

Ia menyebut pemisahan pemilu nasional dengan pemilu lokal langkah yang baik untuk meningkatkan partisipasi publik. “Apalagi selama ini pemilu lokal selalu tenggelam oleh hiruk pikuk pemilu nasional, pemilihan presiden khususnya," kata Mardani melalui keterangan tertulis, dikutip dari laman resmi DPR pada Selasa, 29 Juli 2025.

Tak hanya itu, Mardani juga berpendapat pemisahan pemilu upaya untuk memperkuat otonomi daerah. "Pemisahan juga baik untuk penguatan otonomi daerah, bahwa tidak semua berpusat di Jakarta," kata dia. “Isu daerah bisa lebih dibahas secara detail dan mendalam, sehingga kekuatan daerah bisa tumbuh.”

Pada Kamis, 26 Juni 2025, MK memutus permohonan uji materiil Undang-Undang dalam perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024. Dampak dari putusan MK yaitu mulai 2029 tidak ada lagi pemilu serentak dengan lima kotak suara. Pemerintah harus menyelenggarakan pemilu nasional untuk memilih presiden, DPR, dan DPD pada tahun 2029.

Kemudian, MK mengamanatkan pemilu daerah yang meliputi pemilihan anggota DPRD dan pemilihan kepala daerah harus dihelat paling lama 2,5 tahun setelah pemilu nasional tuntas. Putusan itu menuai resistensi dari fraksi-fraksi di DPR karena MK dianggap melampaui kewenangannya dalam menentukan aturan penyelenggaraan pemilu.

Adapun Mardani menyatakan tidak setuju bahwa keputusan MK memisahkan pemilu melanggar konstitusi seperti yang disampaikan oleh berbagai pihak. Sebab, ujar Mardani, para hakim MK tentunya memiliki pemahaman yang mendalam tentang konstitusi.

Mardani menegaskan selama ini proses pengambilan keputusan di MK selalu transparan, termasuk bahwa pendapat setiap hakim juga dipublikasikan terbuka.

Adakah ini melanggar konstitusi? Saya tidak yakin. Mereka (hakim MK) punya pemahaman mendalam tentang konstitusi. Tapi ini bagus jadi diskursus publik. Kita tunggu jawaban hakim MK," tutur Mardani.

Mardani memastikan komisi yang mengurus isu dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilihan umum itu akan terus mengikuti perkembangan terkait dengan putusan MK. Ia mendorong agar diskursus ini melibatkan lebih banyak pihak gunamenciptakan sistem pemilu yang lebih adil dan efisien di masa depan.

Mardani lalu menyebut bahwa keputusan akhir akan menjadi konsensus legislator di DPR bersama pemerintah. "Pada akhirnya, semua pihak, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun di Mahkamah Konstitusi, memiliki niat yang sama untuk memajukan demokrasi Indonesia dan memastikan proses demokrasi berjalan dengan lebih baik dan lebih kuat di masa depan," kata Mardani.