Komisi X DPR Minta Akses Informasi Calon Peserta SPMB Dibuka

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR My Esti Wijayanti mengingatkan transparansi dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2025. Menurut Esti, transparansi itu penting untuk mencegah kecurigaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil SPMB.

Esti menyebut sistem yang ada saat ini masih kurang maksimal lantaran pendaftar hanya bisa melihat posisi atau statusnya sendiri. “Semua harus transparan. Siapa pun yang punya akun bisa membuka posisi dalam pendaftarannya bagaimana. Urgensi transparan penting karena banyak yang bertanya-tanya kenapa tidak diterima,” kata Esti dalam keterangan tertulis di laman resmi DPR pada Ahad, 22 Juni 2025.

Maka dari itu, Esti mendorong supaya seluruh informasi calon peserta didik bisa diakses oleh setiap pendaftar. Dengan demikian, masyarakat pun dapat memahami hasil seleksi secara objektif.

“Mestinya bisa lihat keseluruhan sehingga tahu secara detil. 'Oh, aku tidak diterima karena jalur domisili lebih jauh dari yang diterima atau yang lain'. Jadi ada penjelasan yang jelas kalau anak tidak diterima di sekolah tersebut karena alasan apa,” tutur Esti. 

Pimpinan Komisi Pendidikan dari Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan seluruh proses SPMB harus jelas, termasuk agar pendaftar bisa memeriksa dan memantau semua aspek yang ada. “Maka argumen juga tak bisa dibantah karena semua terlihat dan jelas hasilnya,” kata dia.

Adapun Esti menyebut dirinya telah melakukan peninjauan pelaksanaan SPMB, khususnya di sejumlah sekolah yang berada di daerah pemilihannya, yakni di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia mengklaim pelaksanaan SPMB di Yogyakarta relatif lancar. Esti berujar dia hanya menemukan beberapa orang tua yang masih gagap terhadap teknologi.

Kendati demikian, Esti tetap membuka posko pengaduan SPMB untuk wilayah Yogyakarta. Posko ini, menurut dia, dibuat untuk menampung keluhan masyarakat apabila ada permasalahan selama proses SPMB berlangsung.

"Di Yogyakarta itu pejabat titip saja tidak bisa karena transparan semua. Tapi saya inisiatif buka posko aduan untuk DIY, jika ada persoalan yang muncul bisa melaporkan ke posko kami," klaim Esti.

Esti kemudian meminta pemerintah melalui kementerian dan dinas yang terlibat untuk hadir secara adil dengan melakukan langkah pengawasan konkret dalam proses awal penerimaan siswa baru ini.

Ia menegaskan pemerintah harus mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan yang ada dalam pelaksanaan SPMB. "Jangan sampai karena masalah sistem, anak-anak dan masyarakat yang dirugikan,” ujar Esti.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat juga menegaskan penting untuk mengedepankan transparansi dalam pelaksanaan SPMB. Secara spesifik, ia menekankan perlu kewaspadaan terhadap praktik percaloan yang kerap muncul setiap momentum SPMB.

Dia pun meminta masyarakat untuk segera melaporkan praktik percaloan di pelaksanaan SPMB 2025. Ia menjelaskan peraturan menteri yang berkaitan dengan SPMB sudah jelas, terutama soal mengedepankan transparansi dan integritas. Sehingga, diharapkan orang tua tidak dengan mudah percaya informasi atau tawaran dari pihak yang tidak bertanggung jawab.  

“Bila ada pelanggaran atau indikasi pelanggaran, segera laporkan. Kami akan tindak tegas, dan kami pastikan tidak ada praktik-praktik yang merugikan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 21 Juni 2025.