MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pemerintahan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tetap berjalan meskipun demonstrasi tuntutan pemakzulan Bupati Pati Sudewo akan berlanjut. “Sesuai aturan undang-undang, bupati kan tetap bisa berjalan,” kata Tito kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senin, 18 Agustus 2025.
Ia pun mencontohkan peristiwa pemakzulan Bupati Jember Faida pada 2020. Tito mengatakan kala itu Faida tetap memimpin wilayahnya kendati DPRD Jember melakukan proses pelengseran terhadap politikus Partai NasDem itu.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Soal rencana demonstrasi, Tito mengimbau masyarakat tidak anarkistis. “Menyampaikan pendapat boleh-boleh saja,” tutur Tito.
Ia mempersilakan apabila Bupati Pati Sudewo hendak melakukan komunikasi kepada masyarakat untuk menanggapi tuntutan yang dilayangkan kepada dia.
Pada 13 Agustus lalu, ribuan warga Kabupaten Pati menggelar demonstrasi menuntut Sudewo mundur dari jabatannya. Pemicu utama protes tersebut adalah kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, yang memicu kemarahan luas di kalangan warga.
Kebijakan tersebut telah dibatalkan Sudewo setelah mendapat protes. Namun, politikus Partai Gerindra itu menolak mengundurkan diri. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati telah membentuk panitia khusus hak angket tentang pemakzulan Bupati Sadewo.
Dalam perkembangan terbaru, warga Pati akan kembali menggelar demonstrasi untuk mengawal pemakzulan Sudewo. Demonstrasi itu rencananya digelar pada Senin, 25 Agustus 2025.
Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini