Beragam Tanggapan Parpol soal Wacana Pilkada Tak Langsung

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mewacanakan pemilihan kepala daerah atau pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemilihan gubernur oleh presiden. Wacana itu disampaikan pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut saat berpidato dalam acara peringatan hari lahir ke-27 PKB.

Cak Imin mengusulkan dua pilihan pengganti pilkada langsung, yaitu kepala daerah ditunjuk pemerintah pusat atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). “Saatnya pemilihan kepala daerah dievaluasi total manfaat dan mudaratnya,” kata Cak Imin dalam acara yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto itu pada Rabu, 23 Juli 2025.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat ini berpendapat perubahan sistem pilkada akan menciptakan iklim yang kondusif bagi percepatan pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo. Dia mengklaim pilkada langsung membuat pembangunan di daerah tersendat.

“Bukan ide saya yang sama dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, (tapi) Golkar sudah bicara itu duluan sejak HUT Golkar. Bahwa kami punya pandangan sama karena memang rasionalitas berpikirnya," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 28 Juli 2025.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini mengatakan penataan sistem demokrasi perlu dilakukan melalui perubahan undang-undang paket politik. Penataan sistem demokrasi harus dilakukan terhadap sistem politik nasional secara menyeluruh, termasuk pemilihan anggota legislatif dan pemilihan kepala daerah.

Salah satu pilihan penataan yang ditawarkan Golkar adalah pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Menurut Bahlil, Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara tegas menyatakan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, tetapi cukup dengan cara yang demokratis.

Selain itu, pemilihan langsung mengeluarkan biaya politik yang besar, menurut Bahlil. Dia juga berpendapat bahwa pilkada langsung sering menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. “Yang menang saja sakit hati, apalagi yang kalah. Setiap pilkada, tetangga jadi musuh, saudara tidak saling sapa, bahkan ada yang bercerai gara-gara beda pilihan,” tuturnya.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini mengatakan partai politik juga sedang mengkaji usulan tersebut. Menurut dia, usulan itu menjadi salah satu hal yang dikaji oleh fraksi-fraksi di DPR.

“Saat ini, simulasi-simulasi tentang pemilu maupun pilkada sudah dilakukan oleh masing-masing partai. Nah, mungkin nanti hasilnya seperti apa, masing-masing partai nanti akan memaparkan apa yang sudah dirancang,” kata Dasco saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 28 Juli 2025.

Dasco menyebutkan hasil kajian partai politik itu kelak akan menjadi sikap resmi para legislator yang termuat dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu. Perubahan itu merupakan RUU inisiatif DPR yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2025.

Wakil Ketua Komisi II DPR itu menjelaskan kepala daerah harus dipilih melalui sistem yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Menurut dia, konstitusi tidak membolehkan kepala daerah dipilih langsung oleh pemerintah pusat atau DPRD sebagaimana yang diusulkan Cak Imin.

“Undang-undang memang membuka ruang dipilih secara demokratis. Tidak boleh penunjukan langsung. Jadi tidak ada namanya penunjukan langsung, baik gubernur maupun bupati,” kata Dede.

Dede setuju dengan pandangan Cak Imin bahwa sistem pilkada saat ini harus dievaluasi total untuk menilai dampak positif dan negatifnya. Karena itu, dia mengatakan Partai Demokrat akan mengkaji usulan-usulan tersebut berdasarkan manfaat terbesar yang akan diperoleh rakyat.

Ketua DPR itu berujar pembahasan tentang penghapusan pilkada langsung harus dilakukan sesuai mekanisme yang ada. Namun dia belum memerinci apa yang dimaksud dengan mekanisme tersebut.

Ditemui terpisah, Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun mengatakan partainya menolak usulan Cak Imin. Komarudin menjelaskan PDIP menjunjung tinggi sistem demokrasi terbuka yang memberi rakyat kewenangan memilih langsung kepala daerahnya.

Anggota Komisi II DPR itu menilai, jika kepala daerah dipilih langsung oleh pemerintah pusat atau DPRD, maka praktik berdemokrasi mundur. “Kalau kita mengubah konstitusi untuk pemilihan langsung, ya dia harus dilaksanakan terus, jangan maju-maju (lalu) mundur. Kapan Indonesia mau maju kalau begitu caranya?” ujar dia.

“Sebenarnya, dengan cara apa pun, entah itu langsung ataupun tidak langsung melalui DPRD, ini kan tingkat gubernur ya, gubernur dengan wali kota maupun bupati,” katanya usai rapat perdana Tim Formatur Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Senin, 28 Juli 2025, seperti dikutip dari Antara.

Karena itu, dia mengatakan pihaknya akan melakukan kajian terlebih dahulu terhadap sistem pilkada untuk mencari model yang terbaik untuk diterapkan di Indonesia. “Makanya kami harus melakukan kajian terlebih dahulu, yang baik untuk masyarakat itu yang mana, bukan buat partai tapi buat masyarakat," ucapnya.

Bergulirnya wacana pilkada tak langsung sebenarnya lebih dulu disampaikan oleh Prabowo saat berpidato di acara peringatan hari ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 12 Desember 2024. \

Kala itu, Prabowo mengatakan, dengan sistem pemilihan langsung, pilkada menelan biaya mahal. Prabowo mengatakan, jika pilkada cukup dilakukan oleh DPRD, negara bisa menghemat triliunan rupiah. Anggaran tersebut, ujar dia, bisa dialihkan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak.

Selain itu, pada 2014, DPR sebenarnya pernah memutuskan pilkada lewat DPRD dalam UU Pilkada. Namun SBY mengintervensi keputusan tersebut dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). SBY juga menerbitkan perppu yang isinya mengatur pilkada secara langsung.