160 Guru Sekolah Rakyat Mundur, Kemensos Lakukan Ini

MENTERI Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan 160 guru sekolah rakyat di seluruh Indonesia mengundurkan diri. Alasannya, kata Gus Ipul, para guru tersebut mundur karena ditempatkan di lokasi mengajar yang jauh dari rumah.

Namun dia mengklaim pemerintah telah memiliki solusi untuk mengatasi banyaknya guru sekolah rakyat yang mundur. Pemerintah sudah menyiapkan guru cadangan untuk mengajar di Sekolah Rakyat. Para calon guru sekolah rakyat tersebut diambil dari tenaga pendidikan profesi guru.

“Kita sudah proses dan insyaallah penggantinya sudah ada. Jadi itu karena sistem yang menempatkan mereka, sehingga kadang-kadang membuat mereka mundur karena penempatannya terlalu jauh,” kata Mensos di Jakarta pada Senin, seperti dikutip dari Antara.

Dia menegaskan Kemensos tetap menghargai keputusan para guru yang mengundurkan diri dan membuka kesempatan bagi para tenaga pendidik yang lain untuk berkontribusi memberikan masa depan lebih layak bagi anak-anak miskin dan miskin ekstrem.

“Kita sudah proses kembali untuk membuka kesempatan kepada yang lain, karena masih ada ribuan guru yang belum penempatan, terutama mereka yang sudah proses mengikuti pendidikan profesi guru,” ujarnya.

Mensos menekankan pemerintah terus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah rakyat, yang baru berjalan selama dua pekan. Saat ini, kata dia, pemerintah terus bersinergi membangun penambahan titik baru untuk sekolah rakyat rintisan pada akhir Juli 2025.

“Kami juga setiap hari terus mengikuti perkembangannya selama 24 jam untuk menambah, misalnya, tenaga kependidikan yang lain, wali asrama, wali asuh yang sekarang semakin sedikit kekurangannya, jadi ini terus kita sempurnakan,” tuturnya.

Sebelumnya, Gus Ipul mengatakan masih ada 50 ribu guru dalam proses pendidikan profesi yang masih menunggu antrean penempatan di sekolah-sekolah, termasuk untuk sekolah rakyat. Dia menyebutkan para guru tersebut bisa menggantikan guru yang mundur dari sekolah rakyat.

“Ada banyak guru yang siap menggantikan, karena ada lebih dari 50 ribu guru yang mengikuti proses pendidikan profesi guru (PPG) yang belum ada penempatan,” ujar Gus Ipul setelah menyambangi Sekolah Rakyat Menengah Atas 17 Solo, Jawa Tengah, Ahad, 20 Juli 2025.

JPPI Menilai Ada Pengabaian soal Kebijakan Penempatan Guru

Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji, ada pengabaian dari pemerintah ihwal kebijakan penempatan guru sekolah rakyat yang menyebabkan ratusan dari mereka mengundurkan diri.

“Pemerintah seolah menutup mata terhadap fakta bahwa penempatan guru yang jauh adalah gejala dari masalah yang lebih besar,” ujarnya saat dihubungi pada Ahad, 27 Juli 2025.

Dia menuturkan penempatan guru seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial-ekonomi lokal. Pemerintah daerah harus dilibatkan dalam penentuan penempatan guru sekolah rakyat. “Pemerintah pusat tidak bisa memaksakan penempatan berdasarkan sistem yang seragam untuk seluruh wilayah. Data dan informasi dari daerah krusial untuk penempatan yang efektif,” kata Ubaid.

Dia menilai guru juga harus dilibatkan secara aktif dalam proses penentuan penempatan. Pelibatan ini bisa dilakukan lewat mekanisme konsultasi dan survei preferensi. Tujuannya, kata Ubaid, menyalurkan aspirasi para guru sehingga tercipta rasa kepemilikan dan komitmen terhadap program sekolah rakyat.

Ubaid khawatir program sekolah rakyat ini hanya dijadikan proyek coba-coba. Hal ini berimbas pada siswa dari kalangan miskin yang seolah menjadi kelinci percobaan proyek pemerintah.

Padahal, kata Ubaid, seharusnya anak-anak dari golongan tak mampu itu mendapatkan pendidikan terbaik. “Mereka justru kian terpinggirkan oleh kebijakan yang seharusnya mengangkat mereka. Sistem yang sekarang tidak berkeadilan,” ucapnya.

Novali Panji Nugroho, Septia Ryanthie, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Di Balik Usulan NasDem agar Gibran Berkantor di IKN