Sjafrie Ajak 3 Menteri Tinjau Protipe Batalyon Teritorial Pembangunan di Bekasi

MENTERI Pertahanan bersama Menteri Keuangan, Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan meninjau prototipe Batalyon Teritorial Pembangunan di Wanajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 20 Agustus 2025. Batalyon yang ditinjau empat menteri adalah Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan atau Yonif TP 843/Patriot Yudha Vikasa.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Batalyon 843/Patriot Yudha Vikasa menjadi salah satu batalyon yang akan mendukung program hilirisasi Presiden Prabowo Subianto. “Batalyon ini mengamankan program hilirisasi dan juga mengamankan program swasembada,” kata Sjafrie usai pulang meninjau dan mendarat dengan helikopter di lapangan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Agustus 2025.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ia melihat salah satu prototipe dari 100 batalyon teritorial pembangunan yang akan diluncurkan tahun 2025. Bendahara negara melihat kesiapan lahan aset negara yang akan dijadikan markas batalyon mulai dari nol.

“Kemudian juga dibangun keseluruhan kesiapannya untuk pelatihan, kesiapan dari pertahanan, keamanan, dan juga memanfaatkan lahan sebesar 43 hektare untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, peternakan, dan juga kegiatan ekonomi yang lain,” ujar Sri Mulyani. 

Adapun pertanian yang akan digarap batalyon di antaranya pangan, holtikultura, perkebunan, hingga pertenakan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pertanian batalyon ini bisa diterapkan ke seluruh Indonesia. 

“Sehingga kami sudah memohon kepada Pak Menhan agar perkebunan hortikultura di pertanian yang akan datang, yang kita akan hilirisasi, itu dikawal oleh TNI,” kata Amran.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meresmikan 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP) dan 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lanud Suparlan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Ahad, 10 Agustus 2025.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan negara merupakan prioritas strategis untuk menghadapi tantangan keamanan di masa depan. “Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat, dan untuk itulah hari ini saya melantik 6 Panglima Kodam baru, 20 Komandan Brigade baru, dan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan baru,” ujar Prabowo, dikutip dari keterangan resmi TNI AD.

Prabowo mengatakan pembentukan Kodam baru, Brigif TP, dan Yonif TP ini menjadi bagian dari strategi memperkuat doktrin Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) sekaligus memperluas jangkauan TNI hingga ke pelosok tanah air.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengingatkan pembentukan batalyon teritorial pembangunan berpotensi memicu pelanggaran hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. Perwakilan koalisi Al Araf mengatakan, Pasal 5 UU TNI secara eksplisit menyebutkan TNI sebagai alat negara yang mengurusi pertahanan, bukan terlibat dalam urusan ketahanan pangan.

"Di Pasal yang mengatur Operasi Militer Selain Perang (OMSP) juga tidak diatur prajurit mengurusi soal ketahanan pangan," kata Al Araf saat melalui pesan singkat, Senin, 16 Juni 2025.

Pada Pasal 7 ayat 2 butir b UU TNI, memang diatur mengenai OMSP. Di pasal ini, prajurit TNI dapat melakukan tugas pokok OMSP pada 16 bidang. Tetapi, tidak satu pun menyebutkan eksplisit TNI mesti terlibat dalam bidang ketahanan pangan.

Al Araf menegaskan bahwa OMSP adalah tugas pokok prajurit yang sifatnya ad hoc dan sementara. Sehingga, legitimasi OMSP sebagai tugas pokok yang permanen dengan cara membungkusnya ke dalam batalyon teritorial pembangunan adalah suatu kekeliruan.