Saifullah Yusuf Sebut Pemerintah Bakal Renovasi Rumah Tak Layak Huni

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Sosial akan membuat program Rumah Sederhana Terpadu. Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, penerima bantuannya adalah keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni dengan tanah milik sendiri.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan, pemerintah akan membantu keluarga tersebut dengan membiayai bahan-bahan yang diperlukan untuk renovasi sehingga rumah mereka bisa menjadi layak huni.

"Satu rumah itu nilai indeksnya antara Rp 15 juta hingga Rp 20 juta. Kan tidak mungkin dengan rumah yang baru," ujar Sekretaris Jenderal PBNU itu pada Jumat, 4 Juli 2025.

Karena anggarannya terbatas, Gus Ipul mendorong sikap gotong royong dari para tetangga peserta program agar mereka dapat membantu membiayai pembangunan rumah tidak layak huni itu.

Misalnya, kata dia, jika Kemensos memberikan bantuan renovasi sebesar Rp 15 juta, masyarakat dapat bergotong royong menambah dana sekitar Rp 10 juta hingga Rp 15 juta sehingga total biaya renovasi bisa lebih besar. “Karena ada gotong royong, nanti hasilnya bisa 25 juta atau 30 juta,” kata Gus Ipul.

Selain sebagai hunian, Gus Ipul mengatakan jika rumah sederhana terpadu ini dapat digunakan keluarga yang menerima bantuan sebagai tempat usaha.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan pemerintahan presiden Prabowo Subianto akan membangun 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan selama lima tahun mendatang. Menurut dia, program itu tak hanya mencakup pembangunan rumah-rumah baru, tapi juga perbaikan rumah-rumah yang sudah berdiri.

"Ide kami adalah untuk memberikan pembiayaan untuk rakyat kita yang belum punya rumah atau punya rumah yang tidak layak huni," ucap adik kandung Prabowo itu dalam Diskusi Ekonomi di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024.

Ketua Satuan Tugas Perumahan Pemerintahan Prabowo itu menjelaskan, RTLH bercirikan antara lain rumah-rumah gubuk yang kumuh, belum ada akses air, hingga koneksi internet. Hashim mengatakan, pemerintah akan memberikan dukungan kepada petani dan nelayan dengan biaya atau kredit renovasi rumah untuk mengatasi masalah itu.

Umumnya, Hashim mengatakan, banyak rakyat yang telah memiliki lahan sehingga pengadaan atau akuisisi lahan bukan lagi menjadi masalah. Karena itu, pemerintah memilih membiayai pembangunan atau perbaikan rumah 20 sampai 30 rumah setiap tahun. Jika dikali dengan kebutuhan 70.000 rumah setiap tahun, jumlah rumah yang akan dibangun atau direnovasi itu akan mencapai 1,5 juta sampai 2,25 juta rumah.

Untuk merealisasikan rencana ini, CEO Arsari Group itu mengaku telah menemui sejumlah pihak. Mereka antara lain PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, hingga Perum Pembangunan Perumahan Nasional atau Perumnas. Bahkan, dia mengaku telah menemui CEO BTN, Nixon Napitupulu, sebanyak empat sampai lima kali untuk membahas program ini.

Selain perusahaan-perusahaan pelat merah dalam negeri, Hashim mengatakan menggandeng perusahaan dari Singapura, yakni Housing & Development Board (HBD). Perusahaan umum yang bergerak di bidang properti di Negeri Singa ini akan bertindak sebagai penasihat dalam program pengadaan rumah Prabowo. Sebagai konsultan, dia menunjuk Surbana Jurong Pte Ltd, anak usaha Temasek Holdings yang bergerak di bidang konsultansi pengembangan perkotaan dan infrastruktur di Singapura.

"Memang tidak mungkin kita dalam tahun pertama kita capai, tapi steady state, mungkin tahun ketiga. Sudah ada beberapa investor dan financier dari luar negeri. Dari Qatar, saya sudah ketemu. Dari Singapura, saya sudah ketemu," ucapnya.

Dasar program ini, Hashim mengutip data BTN dan pemerintah yang menyebutkan masih adanya 10,7 juta keluarga yang antre memiliki rumah. Di luar itu, ada 27 juta keluarga yang menghuni RTLH. Artinya, kata dia, ada 37 juta keluarga yang menunggu tinggal di rumah layak huni. Dengan program ini, dia mengklaim target pertumbuhan ekonomi tak hanya tumbuh delapan persen, tapi bisa mencapai 9 persen.

"Perumahan ini adalah salah satu program yang belum maksimal, kita harus akui. Tahun 2015, Pemerintah menetapkan program dan target 1 juta unit setiap tahun," kata pengusaha yang baru ditunjuk menjadi Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia itu.

Hashim meminta para kontraktor besar tak terlibat dalam program pembangunan dan perbaikan rumah di pedesaan. Program itu, kata dia, akan dikhususkan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, para konglomerat itu bisa terlibat dalam program pembangunan apartemen di perkotaan.

Han Revanda Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini