Kondisi Terkini Rumah Dinas DPR: Benarkah Tak Layak Huni?

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak lagi memperoleh fasilitas rumah dinas karena kondisinya dianggap tak layak huni. Sebagai gantinya, anggota DPR periode 2024-2029 mendapat tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan.

Tempo mengunjungi kompleks rumah dians DPR di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Dari luar, puluhan rumah itu tampak tidak memiliki kecacatan. Pun ketika dilihat langsung dari dekat, kondisi rumah dua tingkat itu tampak tak bermasalah.

Bangunan rumah maupun atap gentengnya terlihat kokoh. Adapun warna cat tembok perpaduan merah keunguan dengan krem juga masih terlihat jelas. Hanya saja, rumput liar tumbuh menjulang di depan halaman rumah dan dedaunan kering berserakan karena tak dibersihkan.

"Karena tidak ada perawatan semenjak Oktober 2024. Sebelum Oktober kondisinya masih bagus," kata pengelola rumah jabatan anggota DPR Kalibata, Dedi Kwigya Arianto, saat ditemui di kompleks rumah dinas, Jakarta Selatan, pada Rabu, 20 Agustus 2025.

Dedi yang sudah bekerja menjadi pengelola selama 20 tahun itu menuturkan, rumah dinas di Kalibata pernah sekali direnovasi. Ia juga menyebut kondisi rumah yang terbengkalai sebetulnya masih layak huni. Namun, Dedi memperkirakan anggota DPR membutuhkan luas rumah yang lebih besar daripada ukuran 160 meter yang sekarang.

"Kalau bagi saya layak (ditinggali) lah. Mungkin kalau pejabat enggak layak, karena satu anggota dewan ada 5-10 staf," ujar pria berumur 44 tahun itu. Menurut dia, setiap rumah dinas DPR memiliki 5 kamar tidur termasuk untuk asisten rumah tangga. Sementara jumlah pendingin ruangannya ada 6 unit.

Dedi baru mengecek pompa air yang digunakan untuk Masjid Al-Amin. Rumah ibadah itu salah satu sarana yang masih bisa diakses oleh masyarakat. Sejak anggota DPR dilantik pada bulan Oktober tahun lalu, Dedi menceritakan bahwa aliran air dan listrik di kompleks itu diputus.

Selain masjid, masyarakat juga masih diperbolehkan masuk untuk keperluan di Taman Kanak-kanak Anak Bangsa yang terletak di samping masjid. Tampak sejumlah mobil terparkir, dan orang tua menjemput anak-anak yang berseragam olahraga sekitar pukul 10.30 WIB.

Sejumlah pengemudi ojek online juga lalu lalang keluar masuk area kompleks perumahan. Rumah yang terbengkalai itu dijaga oleh beberapa petugas keamanan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan anggota DPR periode 2024-2029 tidak lagi menerima fasilitas rumah jabatan anggota atau RJA. Sebab, rumah jabatan yang berlokasi di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, kondisi fisiknya diklaim sudah tidak layak dan tidak ekonomis untuk dipertahankan.

Biaya pemeliharaan pun disebut tidak lagi sepadan. “Kami banyak menerima keluhan dari anggota DPR RI terkait dengan bangunan yang sudah berusia tua dan sering mengalami kerusakan yang cukup parah, terutama bocoran dan air hujan dari sungai yang melintasi tengah-tengah perumahan juga,” kata Indra ketika dihubungi pada Senin, 18 Agustus 2025.

Adapun rumah jabatan itu dibangun pada 1988 dan berusia hampir 40 tahun. DPR mengklaim revitalisasi rumah dinas secara menyeluruh justru membutuhkan anggaran yang sangat besar. Biaya pemeliharaan rutin juga dianggap tidak lagi seimbang dengan manfaat yang didapat.