Kemensos Gandeng PPATK untuk Telusuri Rekening Penerima Bansos

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Sosial menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) berjalan tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang kerap disapa Gus Ipul, menyebut kerja sama dengan PPATK perlu dilakukan agar bansos benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.

Dalam kunjungannya ke Kantor PPATK pada Jumat, 4 Juli 2025, Gus Ipul menyampaikan pihaknya telah menyerahkan data penerima bansos kepada PPATK untuk dianalisis.

Ia berharap hasil analisis itu dapat dijadikan acuan dalam memperbaiki sistem penyaluran ke depan. “Kami mohon bantuan PPATK untuk melakukan semacam analisis terhadap rekening seluruh penerima bansos. Ini penting agar bansos tidak salah sasaran,” ujar Gus Ipul dalam keterangan resminya pada Jumat, 4 Juli 2025.

Gus Ipul ingin dalam proses penyaluran bansos, data yang dimiliki Kemensos terbuka dan bisa diuji secara independen. Ia menyebut telah menyampaikan kepada PPATK berbagai persoalan yang selama ini menghambat penyaluran bansos. Ia juga berharap lembaga tersebut dapat menindaklanjutinya.

Dalam pertemuan itu, PPATK menemukan sejumlah rekening penerima bansos yang tergolong dormant, yakni hanya menerima transfer tanpa ada aktivitas transaksi lainnya. Temuan ini, kata Gus Ipul, akan menjadi bahan evaluasi penting bagi kementeriannya untuk memperbaiki akurasi data penerima.

Ketua PPATK Ivan Yustiavanda mengatakan lembaganya akan melakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap data yang sudah diberikan. Dari temuan awal, PPATK mencatat adanya sejumlah data anomali yang akan segera diserahkan kepada Menteri Sosial.

Ivan berharap kerja sama ini dapat membantu pemerintah mewujudkan program bansos yang lebih efektif dan bertanggung jawab. “Apa yang diharapkan presiden agar bansos digunakan secara benar dan tepat sasaran bisa kita laksanakan dengan baik. Kami siap mendukung penuh Kemensos,” kata Ivan.

Gus Ipul juga melaporkan data terakhir per 1 Juli 2025, penyaluran bansos triwulan kedua telah mencapai lebih dari Rp 20 triliun. Program Keluarga Harapan (PKH), bansos sembako, serta penebalan bansos berupa tambahan Rp 200 ribu per bulan selama dua bulan sudah diterima oleh jutaan keluarga penerima manfaat. Meski begitu, Gus Ipul mengatakan masih terdapat sekitar 3,6 juta penerima yang belum menerima bantuan.

Gus Ipul mengatakan keterlambatan pencairan bansos itu disebabkan oleh sejumlah faktor. Salah satunya adalah kebijakan baru yang mengalihkan penyaluran dari PT Pos ke bank-bank Himbara sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017, yang mewajibkan penyaluran bansos secara nontunai.

Selain itu, lebih dari 600 ribu penerima baru yang datanya masuk dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) belum memiliki rekening. Sebagian lainnya masih tertunda karena rekeningnya tengah dianalisis oleh PPATK.

Gus Ipul mengatakan Kemensos akan terus memperbaiki tata kelola penyaluran bansos agar tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga akuntabel.