KEMENTERIAN Agama atau Kemenag menugaskan 98 guru Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk mengajar di sekolah rakyat. Penugasan itu, kata Direktur PAI, Muhammad Munir, menjadi bentuk dukungan Kemenag dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang inklusif, berdaya saing, serta berbasis nilai keagamaan.
Munir menjelaskan, proses penugasan guru PAI dilakukan secara berjenjang, mulai dari rekomendasi Kantor Wilayah Kemenag tingkat provinsi hingga seleksi oleh tim asesor lintas kementerian dan lembaga. “Ada tim asesor untuk menyeleksi calon guru PAI di sekolah rakyat, dengan melibatkan pihak dari Kemenag, Kemensos, Kemendikdasmen, BNPT, dan BKN. Alhamdulillah, sejak sekolah rakyat dimulai pertengahan Juli lalu, ada 98 guru PAI yang terpilih,” kata Munir dikutip dari keterangan resmi, Rabu, 20 Agustus 2025.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Munir menyebutkan idealnya ada 100 guru yang ditugaskan, namun dua lokasi sekolah rakyat di Biak Numfor dan Sarmi Selatan, Papua, tidak membutuhkan guru PAI karena seluruh siswanya beragama Kristen. “Meski demikian, para guru yang sudah ditugaskan akan bergabung bersama guru mata pelajaran lain dan kepala sekolah rakyat untuk mengikuti pembekalan di JIEXPO Kemayoran pada 21–23 Agustus 2025,” ujarnya.
Saat ini, sekolah rakyat telah berdiri di 100 titik di seluruh Indonesia sebagai implementasi Asta Cita ke-4 Presiden Prabowo, yakni memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Lebih lanjut, Munir mengungkapkan Kemenag juga tengah memproses pengusulan tambahan 59 guru PAI untuk mengisi sekolah rakyat baru. “Ada penambahan 59 titik Sekolah Rakyat, dan Kemenag sedang menyiapkan guru-guru PAI untuk mendukungnya,” ujarnya.
Dengan hadirnya guru PAI di sekolah rakyat, Kemenag berharap pendidikan agama dapat berjalan seiring dengan pembelajaran umum, sekaligus memperkuat karakter dan nilai kebangsaan generasi muda di berbagai daerah.