Daftar Daerah yang Menggelar Demo Tolak Kenaikan PBB-P2

SEJUMLAH daerah menggelar demonstrasi untuk memprotes kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Masyarakat di wilayah tersebut meminta pemerintah daerah mereka, yang berwenang menentukan tarif PBB-P2, untuk membatalkan perubahan pungutan tersebut.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan ada 104 daerah yang menaikkan PBB-P2. Sebanyak 20 daerah di antaranya menaikkan PBB P2 di atas 100 persen. Kementerian Dalam Negeri pun menerbitkan surat edaran yang berisi imbauan kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan PBB-P2.

"Pak Menteri sudah mengeluarkan surat edaran mengimbau untuk melakukan evaluasi lagi," kata Bima di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2025.

Bima mengatakan imbauan tersebut dikeluarkan untuk mengingatkan pemerintah daerah agar membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. "Kami yakin ada proses evaluasi menyeluruh agar pemerintah daerah itu betul-betul tidak mengeluarkan kebijakan yang bisa memberatkan rakyat dan kemudian juga menghitung kembali potensi-potensi pendapatan fiskalnya," ujarnya.

Lantas daerah mana saja yang menggelar unjuk rasa menolak kenaikan PBB-P2?

Kabupaten Pati

Warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggelar demonstrasi pada 13 Agustus 2025. Unjuk rasa warga Pati berawal dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen.

Selain itu, masyarakat juga menilai pernyataan Bupati Pati Sudewo menyakiti hati masyarakat, yang mempersilakan berunjuk rasa hingga 5.000 ataupun 50.000 orang sekalipun. Warga akhirnya mengumpulkan donasi dengan mengumpulkan air mineral kemasan dos di sepanjang jalur trotoar depan pendopo Kabupaten Pati. Donasi juga terus mengalir hingga air mineral dengan kemasan dos ditempatkan di kawasan Alun-alun Pati.

Sudewo membatalkan kebijakan tersebut. Namun ribuan warga Pati tetap berunjuk rasa menuntut politikus Partai Gerindra itu mundur. Kericuhan demonstrasi meletus setelah Sudewo menemui pendemo. Dia keluar dari kantornya menuju halaman dengan naik kendaraan taktis.

Sudewo kemudian keluar melalui pintu kap atas mobil tersebut. "Saya mohon maaf sebesar-besarnya," kata Sudewo dari atas mobil. Massa melempari Sudewo dengan sepatu dan botol air mineral saat demonstrasi 13 Agustus 2025.

Kini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati sedang menggulirkan hak angket untuk pemakzulan Sudewo. Masyarakat Pati juga telah membuka posko pelaporan kebijakan Sudewo di dekat DPRD Pati untuk mengawal proses hak angket.

Kabupaten Bone

Selain Pati, warga Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan juga menggelar demonstrasi menolak kenaikan PBB-P2. Kenaikan tarif di sana disebut sebesar 300 persen, meski Pemerintah Kabupaten Pati membantah angka tersebut dan mengklaim kenaikan hanya 65 persen.

Demonstrasi di Bone berlangsung pada 14 Agustus 2025 atau sehari setelah unjuk rasa di Pati. Aksi dilakukan di depan kantor bupati dan kantor DPRD Bone oleh sejumlah masyarakat dan mahasiswa.

Bupati Bone Asman Sulaiman akhirnya membatalkan kebijakan tersebut setelah demonstrasi selanjutnya pada 19 Agustus 2025. Pada demonstrasi kemarin, massa sempat merangsek masuk ke halaman kantor bupati.

Demonstrasi yang dimulai sejak Selasa, 19 Agustus 2025 pagi hari itu mulanya berjalan lancar. Mereka menuntut agar dapat berdialog dengan Bupati Bone Asman Sulaiman dalam demonstrasi yang berlangsung di depan kantornya, Selasa, 19 Agustus kemarin.

Namun, hingga siang, Asman tak kunjung menemui massa yang berdemonstrasi. Pemerintah Kabupaten Bone hanya mengutus Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menemui massa.

Massa yang tak puas dan geram lantaran Bupati tak kunjung menemui mulai mencoba merangsek masuk ke area dalam kantor Bupati Bone. Aksi tersebut ditanggapi kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, dan prajurit TNI dengan saling dorong.

Setelah demonstrasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone memutuskan menunda kenaikan tarif PBB-P2. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Andi Saharuddin mengatakan, keputusan penundaan kenaikan tarif PBB-P2 diambil dengan pertimbangan arahan Bupati, Kementerian Dalam Negeri, dan desakan publik.

Andi menyebut kenaikan PBB-P2 di Kabupaten Bone tidak mencapai 300 persen, tapi 65 persen. Meski begitu, pemerintah tetap menunda kenaikan itu. "Pimpinan menyampaikan kepada kami untuk menunda dan mengkaji ulang penyesuaian (PBB-P2) 65 persen ini," kata Andi kepada wartawan di kantor Bupati Bone, Selasa, 19 Agustus 2025 malam hari.

Kota Cirebon

Masyarakat Kota Cirebon, Jawa Barat, juga sedang menggalang donasi dan dukungan untuk memprotes kenaikan PBB-P2. Kenaikan PBB-P2 di Cirebon telah terjadi sejak 2024.

Tarif PBB-P2 di Kota Cirebon naik sejak tahun lalu melalui Peraturan Daerah atau Perda Nomor 1 Tahun 2024. Masyarakat sudah pernah menggugat regulasi itu ke Mahkamah Agung (MA), namun ditolak.

Mereka sempat beberapa kali melakukan demonstrasi untuk menolak kebijakan itu, namun tarif PBB-P2 tetap naik. Kini, sejumlah warga Cirebon melihat demonstrasi di Pati sebagai momentum untuk kembali menuntut pemerintah kota mereka.

"Kami tidak memungkiri kalau demo di Pati jadi momentum untuk warga Cirebon," kata Hetta Mahendrati, juru bicara Paguyuban Pelangi Cirebon yang ikut mengonsolidasikan masyarakat Cirebon, ketika dihubungi pada Jumat, 15 Agustus 2025. Hetta menyebut demonstrasi itu akan berlangsung pada 11 September 2025 mendatang.

Wali Kota Cirebon Effendi Edo membantah ada kenaikan PBB hingga seribu persen seperti yang dikeluhkan warga. Menurutnya, sampai saat ini, pihaknya masih mengkaji soal tuntutan masyarakat untuk menurunkan tagihan PBB. “Kalau kenaikan ada, tapi tidak sampai 1.000 persen,” tutur Edo, Kamis, 14 Agustus 2025.