BPS Akan Umumkan Data Kemiskinan pada Jumat Pekan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan akan merilis data kemiskinan di Indonesia pada Jumat, 25 Juli 2025. Sebelumnya, BPS menunda pengumuman yang seharusnya dilakukan pada 15 Juli 2025 lalu.

Meski belum ada rilis BPS, namun soal angka kemiskinan sempat disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam acara Kongres PSI Ahad lalu di Solo. Menurut Prabowo, angka kemiskinan absolut sudah turun.

Amalia enggan berkomentar ihwal klaim Presiden Prabowo tersebut. “Kami akan rilis Insya Allah hari Jumat setelah kami terus memastikan data yang kami hitung adalah akurat,” kata Amalia di Istana Kepresidenan, Jakarta, 22 Juli 2025.

Melalui keterangan resmi di situs webnya, BPS menunda rilis data kemiskinan dan tingkat ketimpangan pada 18 Juli yang semula dijadwalkan pada 15 Juli. BPS berdalih penundaan ini untuk peningkatan kualitas data yang akan disampaikan kepada publik.

“Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk komitmen BPS untuk menghadirkan data dan informasi statistik yang akurat dan terpercaya bagi seluruh pengguna data,” tulis BPS dalam keterangan yang muncul saat membuka situs bps.go.id, diakses pada Jumat, 18 Juli 2025. 

Beberapa hari setelah penundaan rilis BPS, Presiden Prabowo mengklaim angka pengangguran dan kemiskinan absolut mengalami penurunan. Ia mengaku mendapatkan data itu dari Kepala BPS Amalia Adininggar. Namun, Prabowo tidak menyebut angkanya.

"Kepala BPS lapor ke saya angka pengangguran menurun angka kemiskinan absolut menurun, ini BPS yang bicara," kata Prabowo di Kongres PSI, Solo, Jawa Tengah, Minggu, 20 Juli 2025 dipantau YouTube PSI. 

Dewan Perwakilan Rakyat mengkritik keputusan BPS menunda rilis angka kemiskinan. Wakil Ketua Komisi X DPR Maria Yohana Esti Wijayati mengingatkan penyampaian rilis data tepat waktu merupakan hal yang penting karena data BPS digunakan sebagai rujukan. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini juga mengatakan data BPS menjadi acuan untuk pemerintah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami meminta supaya BPS dapat menyampaikan data-data secara terbuka,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kamis, 18 Juli 2025, dipantau di Youtube DPR.

Dalam rapat di Komisi X, Amalia menyatakan data BPS yang menjadi rujukan menjadi alasan lembaganya perlu memastikan kembali data-data yang diberikan harus sesuai.  Amalia mengatakan data kemiskinan yang dirilis oleh Bank Dunia atau World Bank pada Juni lalu juga menjadi alasan ditundanya data kemiskinan. Menurut dia, BPS perlu memastikan agar kualitas dari data yang disajikan meningkat.