Berkali-Kali Prabowo Ancam Para Menteri. Sekadar Omon-omon?

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto tampaknya gemar menebar ancaman kepada para menterinya di Kabinet Merah Putih. Ia tercatat beberapa kali menggertak anak buahnya dengan ancaman pemecatan jika kedapatan berkinerja buruk atau tak sejalan dengannya. Terbaru, Prabowo mengancam akan meninggalkan menteri yang bekerja lambat.

“Saya terima kasih tim saya, kabinet saya, semuanya kerja dengan baik. Kerja dengan cepat. Yang tidak bisa ikut cepat, kami tinggalkan di pinggir jalan saja,” kata Prabowo dalam pidatonya dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Pernyataan itu disampaikan saat meresmikan peletakan batu pertama pembangunan proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH), Karawang, Jawa Barat, Ahad, 29 Juni 2025. Prabowo mendesak agar pemerintahannya bekerja cepat mewujudkan hilirisasi. Sebab, kata dia, rakyat menuntut pemerintah kemajuan cepat.

Berdasarkan catatan Tempo, Prabowo beberapa kali menebar ancaman kepada para pembantunya apabila berkinerja buruk. Bahkan ancaman Prabowo sudah mencuat sejak awal pemerintahannya. Peringatan dini itu digaungkannya tiga hari setelah melantik para menteri. Ancaman juga muncul pada momentum 100 hari kerja, di mana Prabowo akan mengganti menteri yang tidak bekerja untuk rakyat.

Tempo merangkum sederet ancaman Prabowo kepada para menterinya di Kabinet Merah Putih.

1. Ancam Depak Jajaran Menteri yang Tak Dukung Program Unggulan

Belum genap sepekan sejak dilantik pada Ahad, 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo sudah menebar ancaman pemecatan kepada jajaran menterinya di Kabinet Merah Putih. Gaham itu disampaikannya dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.

Prabowo mengatakan tak segan mendepak jajaran pembantunya apabila tak sejalan dan tak mau mendukung program-program unggulannya. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mewanti-wanti supaya pejabat kementerian jangan mempersulit rakyat. Nantinya, kata dia, jajaran menteri akan dievaluasi tiap semester untuk meninjau performanya.

Mantan Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi ini menekankan dirinya konsern untuk mewujudkan program unggulannya. Salah satunya program makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil. Pihaknya mengaku siap mempertaruhkan kepemimpinannya demi program tersebut.

“Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin,” kata Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna pertamanya.

Dalam kesempatan itu, mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) ini juga menegaskan bahwa pejabat yang terbukti tidak menjalankan tugasnya dengan baik akan langsung dipecat. Prabowo juga menginstruksikan para menteri untuk segera melaporkan pejabatnya yang kinerjanya tidak memuaskan.

“Jangan ragu-ragu, jika Anda tidak puas dengan pejabat di bawah Anda, laporkan segera, kita ganti,” kata Prabowo.

2. Ancam Depak Menteri yang Tidak Bekerja untuk Rakyat

Pada Februari lalu, Center of Economic and Law Studies atau Celios memberi nilai rapor merah terkait kinerja pemerintahan Presiden Prabowo dalam 100 hari kerja. Rapor merah juga didapatkan empat menteri di Kabinet Merah Putih.

Menteri HAM Natalius Pigai mendapat nilai terburuk Celios dengan dengan -113 poin. Kemudian, Menteri Koperasi Budi Arie mendapat nilai -61 poin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan nilai -41 poin, dan Menteri Kehutanan Raja Juli dengan nilai -36 poin.

Celios juga menyebutkan penilaian untuk menteri yang paling layak di-reshuffle karena kinerja buruk. Hasilnya, Raja Juli Antoni tertinggi untuk direshuffle dengan 56 poin. Kemudian, Budi Arie juga dinilai layak di-reshuffle dengan 48 poin, Bahlil dengan 46 poin, dan Natalius Pigai 41 poin.

Selain itu, survei CELIOS menunjukkan, Presiden Prabowo Subianto memperoleh rapor buruk di 100 hari kerjanya dengan mendapat nilai 5 dari 10, sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat rapor sangat rendah, yakni 3 dari 10.

Presiden Prabowo pun buka suara soal sinyal reshuffle usai 100 hari masa kerjanya. Ia mengatakan akan menyingkirkan pembantunya yang tidak mau benar-benar bekerja untuk rakyat. Prabowo berujar, rakyat menuntut pemerintah berjalan dengan bersih. Pemerintah juga harus bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat.

“Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo kepada awak media di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025. ‘Kami ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain.”

3. Ancam Singkirkan Pejabat Korup dan Tidak Setia kepada Undang-undang

Pada awal Juni lalu, Prabowo juga melayangkan ancaman akan menyingkirkan pejabat yang korup, melakukan penyelewengan, dan tidak setia kepada undang-undang dari pemerintahannya. Kepala negara juga mengingatkan pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas untuk mundur saja.

Pernyataan ini Prabowo utarakan saat menyampaikan amanat pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin, 2 Juni 2025. Awalnya, Prabowo menyindir sikap para elite bangsa yang memegang jabatan penting wakil rakyat. Sebab ia masih melihat terlalu banyak korupsi dan manipulasi di tubuh pemerintahan.

“Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana, yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar akan kita tindak,” kata Prabowo.

Prabowo mewanti-wanti jangan menganggap negara tidak ada dan bisa dibohongi. Ia pun berjanji akan menindak mereka yang menyelewengkan jabatannya. Ia mengatakan semua penyelewengan dan kebocoran harus berhenti dan semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum diberhentikan.

“Kita hanya bisa kuat kalau negara kita bersih dari penyelewengan korupsi, manipulasi, dan penipuan,” kata dia.

Peringatan tersebut diduga menjadi sinyal Prabowo untuk merombak kabinetnya. Namun saat dikonfirmasi usai menghadiri acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center, Kamis, 12 Juni 2025, ia menyatakan tidak berencana melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih di tengah isu perombakan jajaran menteri.