TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat meminta masyarakat untuk segera melaporkan praktik percaloan di pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru 2025. Atip menegaskan penting untuk mengedepankan transparansi dan kewaspadaan terhadap praktik percaloan yang kerap muncul setiap momentum SPMB.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia menjelaskan peraturan menteri yang berkaitan dengan SPMB sudah jelas, terutama soal mengedepankan transparansi dan integritas. Sehingga, diharapkan orang tua tidak dengan mudah percaya informasi atau tawaran dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Bila ada pelanggaran atau indikasi pelanggaran, segera laporkan. Kami akan tindak tegas, dan kami pastikan tidak ada praktik-praktik yang merugikan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 21 Juni 2025.
Atip turut menyampaikan hasil inspeksi mendadak (sidak) di SMA Negeri 1 Surabaya, SMA Negeri 2 Surabaya, dan SMK Negeri 1 Surabaya, pada Jumat, 20 Juni 2025. Ia mengatakan tak ada temuan ihwal kecurangan dalam pelaksanaan SPMB.
“Alhamdulillah, proses pendaftaran berjalan lancar. Hari pertama saja sudah 70 calon siswa yang mendaftar, dan semua mengikuti prosedur dengan tertib," kata Atip.
Dalam kesempatan itu, Kepala SMA Negeri 2 Surabaya, Titik Hariani, menyampaikan pihak sekolah telah menyiapkan strategi komunikasi dan layanan publik yang diupayakan lebih humanis.
“Kami berkomitmen menghadapi masyarakat dengan bahasa yang santun dan sabar, meskipun kadang ada orang tua yang belum memahami aturan dari jalur prestasi ataupun domisili. Di sisi lain, proses seleksi daring kami pastikan dapat dipantau langsung oleh masyarakat,” kata dia.
Ia juga menyebut keterbukaan dan integritas menjadi prioritas utama sekolah. “Proses ini kami laksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel. Semua pihak menerima hasil dengan ikhlas, dan sejauh ini tidak ada gejolak. Harapannya, sekolah kami bisa menjadi role model SPMB berbasis digital dan pelayanan prima,” tuturnya.