Program Bagi-bagi Smart TV ke Sekolah Berpotensi Jadi Ladang Korupsi Baru

PERHIMPUNAN Pendidikan dan Guru (P2G) melihat program penyediaan ribuan televisi layar atau smart TV ke sekolah-sekolah tertinggal memiliki celah korupsi yang sangat tinggi. Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri mengatakan pemerintah harus berkaca pada kasus-kasus pengadaan sarana yang pernah terjadi dan berakhir dikorupsi.

"Jangan sampai ada chromebook jilid dua," kata Iman saat dihubungi pada Jumat, 15 Agustus 2025. Pengadaan laptop chromebook merupakan program digitalisasi pendidikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang saat ini tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. 

Adapun program penyediaan smart TV ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto ketika memberikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025. 

Kepala Negara akan membagikan 288 ribu televisi pintar ke berbagai sekolah. Tujuannya agar anak-anak di mana pun berada berkesempatan mendapatkan pelajaran dari guru yang berkualitas melalui virtual. Hal ini sekaligus menjadi solusi dari kekurangan guru kompeten di sejumlah daerah. "Maka kami distribusikan (smart TV) ke sekolah-sekolah pelosok," kata Presiden. 

Iman menilai solusi semacam itu keliru. Selain karena akses listrik dan sinyal di daerah belum memadai, menurut Iman, semua siswa berhak mendapatkan pembelajaran berkualitas secara langsung. Karena itu, pemerintah wajib menghadirkan guru-guru kompeten tersebut di depan kelas. "Bukan dengan smart TV yang merekam guru-guru berkualitas itu," ujarnya. 

Lagi pula, belajar menggunakan virtual semacam itu pernah dilakukan saat masa pandemi Covid-19. Hasilnya, kata Iman, siswa menjadi sulit fokus, mudah bosan, hingga membuat mereka tidak dapat memahami pembelajaran secara utuh. "Sebab, meskipun gurunya berkualitas, virtual itu tidak ada human touch-nya," ucap Iman. "Padahal hakikat pendidikan ini sebetulnya adalah relasi antara guru dan siswa."

Lebih lanjut, Iman menyarankan agar pemerintah berfokus pada peningkatan kompetensi guru alih-alih berniat mencadangkan smart TV untuk mengisi kekurangan guru berkualitas. Anggaran yang ada digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka serta mendistribusikannya dengan baik. 

Tak hanya itu, pemerintah juga harus menjamin keamanan serta kenyamanan para guru di daerah agar guru berkualitas tinggi mau ditempatkan di sana. "Harusnya itu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, bukan dengan membagikan smart TV yang kita tahu perekaman ini juga tidak akan menyentuh para siswa," tuturnya.