Presiden Tambah 100 Sekolah Rakyat, Kemensos Ajak Pemda Bersinergi

INFO NASIONAL — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menginstruksikan penambahan 100 titik baru untuk pelaksanaan program Sekolah Rakyat, yang akan dimulai secara bertahap pada Agustus hingga September 2025. Instruksi tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam menekan angka anak tidak sekolah di seluruh Indonesia, terutama mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera.

Program Sekolah Rakyat, yang merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo, akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan maupun milik pemerintah daerah. Fasilitas ini akan menjadi lokasi rintisan tahap kedua dari program prioritas nasional yang menyasar pendidikan sekaligus pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico menegaskan bahwa program ini bukan sekadar inisiatif Kementerian Sosial, melainkan buah gagasan Presiden. Dalam Rapat Kerja Nasional Forum Nasional Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2025, Robben menyampaikan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah. “Program Sekolah Rakyat ini program gagasan Presiden, bukan program Kementerian Sosial, tapi kemudian perlu didukung dan disupport oleh Bapak-Ibu sekalian,” ujarnya di Hotel Grand Mercure, Jakarta, pada Jumat 20 Juni 2025 lalu.

Presiden mencetuskan program ini sebagai respons atas tingginya jumlah anak usia sekolah yang belum atau tidak mengenyam pendidikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat 227 ribu anak usia SD, 499 ribu anak usia SMP, dan sekitar 3,4 juta anak usia SMA yang tidak bersekolah. Kendati pendidikan formal di Indonesia bersifat gratis, mayoritas anak putus sekolah karena kendala ekonomi pendukung seperti biaya transportasi, perlengkapan sekolah, dan seragam.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan, Presiden juga memerintahkan kolaborasi menyeluruh dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. “Beliau memerintahkan kepada kita semuanya untuk sama-sama berkolaborasi,” ujar Robben.

Saat ini, 100 lokasi rintisan awal telah ditetapkan dan akan memulai pembelajaran pada Juli 2025. Lokasi-lokasi tersebut akan menggunakan gedung pinjam pakai yang telah direnovasi dan akan dikembalikan dalam kondisi layak kepada pemda. Presiden juga menginstruksikan dari luar negeri—saat sedang melakukan kunjungan kerja di Rusia—untuk menambah 100 titik Sekolah Rakyat baru, yang akan menggunakan BLK di seluruh Indonesia, sehingga totalnya menjadi 200 lokasi.

Pendidikan yang diberikan dalam Sekolah Rakyat akan menerapkan sistem sekolah berasrama (boarding school) dan mengintegrasikan kurikulum nasional dengan penguatan karakter, literasi digital, serta pelatihan keterampilan. Selain fokus pada pendidikan anak, program ini juga menyasar pemberdayaan ekonomi keluarga siswa. Orang tua akan dilibatkan dalam program pengembangan ekonomi dan rumah tidak layak huni milik keluarga siswa akan diperbaiki.

Robben menyebutkan bahwa dukungan pemerintah daerah sangat penting dalam menyukseskan program ini. Saat ini, sudah ada 357 pemerintah daerah yang bergabung. “Kami mengharapkan kepada bapak-Ibu yang belum bergabung untuk segera bergabung,” ujarnya.(*)