Pemimpin Dunia di BRICS Serukan Perlindungan Data Terkait Pengembangan AI

Liputan6.com, Jakarta - Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) kini tengah mengalami perkembangan pesat. Teknologi ini banyak dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan teknologi dunia untuk menciptakan alat bantu yang memudahkan pekerjaan manusia. 

Meski begitu, ada kekhawatiran terkait data pribadi dalam penggunaan AI yang kian masif di dunia. 

Untuk itulah, para pemimpin kelompok negara berkembang yang tengah mengikuti KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, menyerukan pentingnya perlindungan atas penggunaan kecerdasan buatan yang tidak sah. 

Hal ini dilakukan untuk menghindari pengumpulan data yang berlebihan. Selain itu juga untuk memungkinkan mekanisme pembayaran yang adil. Demikian menurut dokumen rancangan pernyataan yang dilihat oleh Reuters. 

Pembahasan khusus tentang AI ini dilakukan selama pertemuan puncak KTT   yang berlangsung dua hari yakni pada 6-7 Juli 2025. 

Sebelumnya, perusahaan teknologi raksasa dunia yang sebagian besar berbasis di negara-negara kaya menolak seruan untuk membayar biaya hak cipta atas materi yang dipakai untuk melatih model AI mereka. 

Sementara itu mengutip Antara, Presiden Prabowo Subianto turut bergabung dalam pertemuan puncak BRICS. 

Prabowo Subianto disebut akan bergabung dengan para pemimpin dunia untuk sesi pleno yang membahas mengenai perdamaian dunia, keamanan global hingga kecerdasan buatan. 

Sekadar informasi, konferensi tingkat tinggi ini diselenggarakan di Museum of Modern Art, Rio de Janeiro, Brasil. 

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendaftarkan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab (UEA). Pendaftaran itu dilakukan melalui penyampaian...

Sementara itu mengutip News Liputan6.com, pertemuan dengan para pemimpin negara anggota BRICS tahun 2025 di Rio de Janeiro, Brasil menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang tertuang dalam Leaders’ Declaration. 

Kesepakatan itu berfokus pada penguatan multilateralisme, perdamaian global, kerja sama ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto yang hadir untuk pertama kalinya, menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap arah baru kerja sama BRICS. 

“Outcomes dari pertemuan tadi, salah satunya adalah leader declaration dan dalam leader declaration itu ada beberapa poin yang terkait dengan penguatan multilateralisme dan reformasi global governance," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Rio de Janeiro, dikutip dari siaran pers, Senin (7/7/2025).

Poin kedua berfokus pada penguatan perdamaian dan stabilitas internasional, serta pendalaman kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, dan keuangan. 

Bagi Indonesia, agenda ini sangat penting dalam memperluas akses pasar bagi produk nasional dan menciptakan ketahanan ekonomi di tengah gejolak global.

"Nah poin kedua ini menjadi penting bagi Indonesia di tengah ketidakpastian kita punya BRICS yang diharapkan bisa juga untuk menyerap pasar dari produk-produk Indonesia," kata Airlangga.

Poin ketiga dalam deklarasi menyangkut komitmen terhadap isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif. 

Negara-negara BRICS sepakat bahwa transisi energi dan pembangunan hijau harus tetap mempertimbangkan keadilan bagi negara berkembang.

"Kemudian yang ketiga tentu terkait dengan climate change dan promoting sustainable yang fair dan inclusive development," tutur Airlangga.

Poin keempat dari Leaders’ Declaration adalah penguatan kemitraan dalam bidang pembangunan manusia, sosial, dan kebudayaan. Indonesia menilai kerja sama ini penting untuk mendorong transformasi sosial yang merata dan saling memperkuat di antara negara-negara anggota.

Sebagai informasi, Indonesia resmi menjadi anggota penuh kelompok ekonomi BRICS pada Januari 2025. Ini kali pertamanya Prabowo menghadiri langsung KTT BRICS 

KTT BRICS 2025 di Brasil ini dihadiri Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Putra Mahkota Abu Dhabi Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Perdana Menteri (PM) China Li Qiang, PM India Narendra Modi, PM Mesir Mostafa Madbouly, PM Ethiopia Abiy Ahmed. Kemudian, Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergey Lavrov, dan Menlu Iran Abbas Araghchi.

BRICS adalah forum kerja sama internasional yang awalnya didirikan oleh Brasil, Rusia, India, dan RRT pada tahun 2009.

Dalam perkembangannya, Afrika Selatan bergabung pada tahun 2010, disusul dengan Ethiopia, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi pada tahun 2024.

Sejak bergabung dengan BRICS pada 2025, Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam sedikitnya 165 pertemuan BRICS di bawah Keketuaan Brasil, termasuk di antaranya 20 Pertemuan Tingkat Menteri.