APJII Soroti Wacana Internet Murah hingga Moratorium Izin ISP

Liputan6.com, Jakarta - Wacana layanan internet fixed broadband 100 Mbps yang disebut-sebut akan dipatok dengan harga murah dan terjangkau bagi masyarakat luas, hingga saat ini masih menjadi sorotan.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif, menegaskan bahwa penetapan harga internet di Indonesia sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar.

“Kalau masalah harga, karena industri internet di Indonesia mayoritas dikelola swasta, pemerintah tidak bisa mengatur secara langsung. Jadi murah atau mahal sangat tergantung dari operator masing-masing,” kata Arif di sela konferensi pers Indonesia Internet Expo & Summit (IIXS) 2025, Jumat (22/8/2025) di Jakarta. 

Ia menambahkan bahwa persaingan ketat antar penyedia layanan sering kali berujung pada perang harga.

Meskipun kondisi tersebut terlihat menguntungkan pengguna, margin yang semakin tipis justru membuat pelaku industri kesulitan berinvestasi untuk memperluas jaringan dan meningkatkan kualitas layanan.

"Isu keterjangkauan harga (internet murah) atau affordability tidak bisa dilepaskan dari regulasi, kebijakan pendukung, serta kesehatan ekosistem industri digital secara keseluruhan," ucap Arif menambahkan.

Selain persoalan harga, APJII juga menyinggung soal jumlah Internet Service Provider (ISP) yang dinilai sudah terlalu banyak.

Hingga kini, terdapat lebih dari 1.300 ISP di seluruh Indonesia dengan 99,9 persen merupakan perusahaan swasta.

“Kami mendorong adanya moratorium izin ISP sementara waktu. Bukan untuk membatasi, tapi agar regulasi bisa dirapikan dan kompetisi tetap sehat,” ujar Arif.

Ia menekankan, pertumbuhan jumlah ISP tanpa diimbangi peningkatan jumlah pengguna berpotensi menciptakan persaingan harga yang tidak sehat.

Menurutnya, kondisi ini justru membuat investasi jaringan menumpuk di wilayah yang sama, terutama perkotaan, sementara daerah lain masih minim akses.

“Sekarang jaringan banyak, tapi tidak merata. Ini sayang, karena akhirnya terjadi over-investasi di kota besar dan menghambat pemerataan,” Arif menambahkan.

Tak hanya berbicara soal kebijakan, IIXS 2025 juga akan menyoroti semakin luasnya ekosistem digital Indonesia dengan hadirnya startup berbasis teknologi mutakhir.

Jika pada gelaran awal pameran ini lebih banyak didominasi oleh penyedia jasa internet (ISP), dalam tiga tahun terakhir peserta mulai semakin beragam.

Kini, komunitas dan startup dari sektor kecerdasan buatan (AI), robotik, hingga drone ikut meramaikan panggung.

“Kalau dulu pesertanya hanya ISP, sekarang lebih luas. Ada komunitas AI, ada robotik, ada drone. Jadi ekosistem ini makin lengkap,” Arif memaparkan.

Startup dan komunitas baru yang hadir membuat pameran semakin berwarna sekaligus menegaskan bahwa transformasi digital Indonesia kini bergerak ke arah yang lebih luas dan menyeluruh.

APJII menilai keterlibatan mereka akan memperkuat rantai inovasi digital nasional sekaligus membuka peluang kolaborasi lintas sektor, baik dengan regulator, investor, maupun pelaku industri yang sudah mapan.

Dengan begitu, IIXS 2025 diproyeksikan menjadi ruang strategis bagi lahirnya sinergi teknologi masa depan.

Di tengah pesatnya pertumbuhan ekosistem digital, APJII kembali menekankan pentingnya pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia.

Isu-isu strategis seperti lonjakan trafik data akibat perkembangan kecerdasan buatan (AI), kebutuhan bandwidth yang semakin besar, hingga peningkatan kualitas layanan internet disebut sebagai tantangan utama yang harus segera dijawab industri.

Arif menegaskan bahwa visi penetrasi internet 100 persen tidak bisa hanya bergantung pada sektor swasta, tetapi membutuhkan dukungan regulasi yang jelas, infrastruktur tangguh, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Dengan melibatkan hampir seribu exhibitor dan target 30 ribu pengunjung, IIXS 2025 diharapkan menjadi forum penting untuk merumuskan masa depan industri internet Indonesia.

Momentum ini juga dipandang sebagai pijakan strategis menuju visi Indonesia Digital 2045, di mana konektivitas cepat, merata, dan terjangkau benar-benar dapat dinikmati masyarakat dari kota hingga pelosok.