HUT Jakarta ke-498: Perjalanan Kota Jakarta dari DKI Menjadi DKJ

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara secara hukum dinyatakan telah berakhir pada 15 Februari 2024, atau dua tahun setelah UU IKN diundangkan. Hal ini menandai transisi formal Jakarta dari pusat pemerintahan negara menjadi wilayah otonom dengan karakteristik khusus.

Fungsi Ganda Jakarta

Sejak era kolonial Belanda, Jakarta yang sebelumnya dikenal dengan nama Batavia telah memainkan peran penting sebagai pusat administratif dan ekonomi. Setelah Indonesia merdeka, Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota negara dan mengalami perkembangan pesat, baik dalam segi infrastruktur, ekonomi, maupun jumlah penduduk.

Namun, perkembangan yang pesat juga membawa sejumlah tantangan, terutama dalam aspek tata ruang, kemacetan lalu lintas, beban infrastruktur, dan ketimpangan sosial. Kompleksitas tersebut turut menjadi salah satu alasan utama munculnya wacana pemindahan ibu kota negara ke wilayah lain.

Pengesahan UU IKN dan RUU DKJ

Langkah resmi untuk memindahkan ibu kota dimulai dengan pengesahan UU IKN pada tahun 2022. Undang-undang ini merumuskan rencana pembangunan ibu kota baru dengan nama Nusantara, serta menegaskan bahwa kedudukan pemerintahan nasional akan dipindahkan ke wilayah baru tersebut.

Meski RUU telah disetujui legislatif, peralihan ibu kota belum sepenuhnya efektif secara administratif, karena masih menunggu diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) yang meresmikan perpindahan pusat pemerintahan ke IKN Nusantara. Pemerintah Provinsi Jakarta pun tengah merampungkan peraturan dan penyesuaian kelembagaan berdasarkan RUU DKJ tersebut.

Perubahan Regulasi dan Skema Pendanaan

Perubahan status Jakarta dari DKI menjadi DKJ membawa dampak langsung pada pengaturan pendanaan daerah. Pada masa sebelumnya, sebagai ibu kota negara, Jakarta mendapatkan alokasi anggaran khusus dari APBN untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan nasional yang berada di wilayahnya.

Namun, dalam kerangka baru sebagai DKJ, dukungan pendanaan tersebut dihapus. Pendanaan daerah Jakarta sepenuhnya akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber sah lainnya. Pemerintah pusat tetap membuka kemungkinan untuk memberikan tambahan dukungan dana, namun hanya dalam hal pelaksanaan kewenangan yang bersifat khusus dan dengan mempertimbangkan usulan dari pemerintah provinsi.

Penataan Kawasan Regional dan Kerja Sama Wilayah

Selain aspek pendanaan, pengaturan kerja sama antarwilayah juga mengalami transformasi. Jika dalam peraturan sebelumnya kerja sama Jakarta dengan wilayah sekitar bersifat sukarela, maka dalam kerangka hukum DKJ, kerja sama regional menjadi kewajiban yang diarahkan untuk mendukung peran Jakarta sebagai kota global dan pusat pertumbuhan nasional.

Kawasan regional juga akan memiliki dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Induk (Renduk) untuk menyelaraskan pembangunan antarwilayah, serta memungkinkan perluasan cakupan kawasan sesuai dengan dinamika strategis Jakarta dan sekitarnya.

Sukma Kanthi Nurani dan Mutia Yuantisya berkontribusi dalam penulisan artikel ini.