Gus Ipul: Tata Kelola Bansos Harus Berbasis Data Tunggal

INFO NASIONAL — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola bantuan sosial (bansos) melalui penerapan data tunggal yang terverifikasi. Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan bersama delapan bupati dan wali kota yang turut dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Gus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Rabu, 23 Juli 2025.

Gus Ipul menekankan bahwa perbaikan data merupakan langkah awal yang mutlak dilakukan untuk memastikan seluruh program pengentasan kemiskinan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. “Diminta oleh Presiden, kita mulai dari data dulu. Sebelum bicara hal lain, yang penting data dulu,” tegasnya, mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pentingnya basis data tunggal ditegaskan kembali oleh Gus Ipul merujuk pada temuan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang menunjukkan bahwa sekitar 45 persen bansos saat ini tidak tepat sasaran. Bahkan, lebih dari 600.000 penerima bantuan terindikasi menggunakan dana tersebut untuk aktivitas judi online.

Menanggapi situasi tersebut, Gus Ipul menegaskan urgensi penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama dalam seluruh intervensi sosial yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah. "Tanpa data tunggal yang akurat, program sebesar apa pun akan sulit memberikan hasil optimal," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul juga memaparkan strategi pengentasan kemiskinan yang dilakukan Kemensos, salah satunya melalui pembangunan Sekolah Rakyat, yang disebutnya sebagai bentuk nyata penghormatan kepada masyarakat miskin. “Namanya Sekolah Rakyat, tapi fasilitasnya setara sekolah unggulan. Ini yang disebut memuliakan orang miskin,” katanya.

Selain membangun fasilitas fisik, Kemensos juga mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui fitur usul-sanggah dalam aplikasi Cek Bansos. Fitur ini memungkinkan warga untuk mengoreksi data penerima bantuan yang tidak layak, serta mengusulkan nama-nama baru yang selama ini belum tercatat. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa validasi tetap berada di tangan Dinas Sosial daerah.

“Kalau Kadinsos-nya minder, Bupati dan Wali Kota tidak akan percaya. Sekarang Kadinsos harus tampil gagah dan aktif memperbarui data,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, turut dibahas pula penataan ulang alokasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk Jaminan Kesehatan Nasional. Gus Ipul menyebut bahwa distribusi PBI ke depan akan diarahkan berdasarkan proporsi jumlah penduduk miskin di tiap daerah, guna memastikan keadilan alokasi.

Menutup pertemuan, Gus Ipul kembali menekankan bahwa seluruh pendekatan kebijakan Kemensos diarahkan untuk menjangkau kelompok paling lemah dan terpinggirkan. Ia pun mengajak para kepala daerah untuk membangun **rumah singgah berbasis residensial** sebagai simbol penghormatan negara terhadap kaum rentan. “Arahan presiden seperti itu. Kita muliakan mereka. Sebagai simbolnya ya rumah singgah yang bagus, yang bersih,” ujarnya.

Delapan kepala daerah yang hadir dalam pertemuan ini adalah Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari, Bupati Kaimana Hasan Ahmad, Bupati Kepulauan Sula Fifian Adeningsi Mus, Wakil Bupati Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkaf, Bupati Jayawijaya Antenius Murib, Bupati Nias Eliyunus Waruwu, Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli, dan Bupati Tapanuli Utara Jonius T P Hutabarat.

Beberapa dari mereka menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di daerah masing-masing, baik melalui penyediaan lahan maupun skema pemanfaatan sekolah-sekolah yang tidak aktif. Salah satu dukungan konkret datang dari Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, yang telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare lengkap dengan dokumen pendukungnya.

“Bagi kabupaten atau kota yang jauh dari akses kendali provinsi dan berada di pulau-pulau, Sekolah Rakyat sangat kami butuhkan, apalagi dengan fasilitas yang begitu bagus,” ujar Bupati Fifian Adeningsi Mus.

Kabupaten Kepulauan Sula sendiri terdiri dari pulau-pulau terpencil seperti Sulabesi dan Mangoli, yang hanya dapat diakses lewat kapal atau penerbangan perintis. Sekolah Rakyat, menurut Fifian, tidak hanya akan menjadi solusi terhadap keterbatasan akses pendidikan, tetapi juga menjadi simbol kehadiran negara hingga ke pelosok nusantara.(*)