Baleg DPR Dorong Kelembagaan BPIP Diperkuat, Firman Soebagyo: Kalau Perlu Setara Kementerian

INFO NASIONAL – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong penguatan kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Upaya penguatan ini dinilai bisa dilakukan seiring momentum penyusunan Rancangan Undang - Undang (RUU) BPIP yang masih bergulir di Baleg.

"Penting BPIP diperkuat tanpa mengubah esensi Pancasila itu sendiri, karena Pancasila sudah given tidak bisa diutak-atik lagi," kata Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo saat menyampaikan pandangannya mengenai penyusunan RUU BPIP dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Jakarta, belum lama ini.

Dia menjelaskan, penguatan kelembagaan BPIP dibutuhkan berkaca dari menurunnya pemahaman masyarakat dalam memaknai Pancasila sebagai dasar negara. Penurunan pemahaman ini diketahui Firman berdasarkan sosialisasi empat pilar yang dijalankan MPR menyangkut Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dam Bhineka Tunggal Ika.

"Karena setiap sosialisasi dari tingkat anak sekolah sampai perangkat desa itu kami panggil maju ke depan kami tanya sila (Pancasila), tidak ada ada yang hafal, bayangkan yang namanya perangkat desa, bagaimana rakyatnya, ini juga salah satu persoalan," ujar Firman mengungkapkan.

Politikus Partai Golkar itu memandang, menurunnya pengetahuan masyarakat atas sila-sila Pancasila itu antara lain akibat masih lemah atau terbatasnya kewenangan lembaga yang ditugasi melakukan pembinaan dan penguatan Pancasila di masyarakat.

Firman lalu sempat mempertanyakan apakah keterbatasan wewenang itu pula yang menjadi sebab BPIP tidak bisa berfungsi maksimal layaknya Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) saat era pemerintahan Orde Baru. Mengingat, BP7 saat itu memiliki tugas melaksanakan penataran P4 yakni suatu pedoman agar masyarakat Indonesia menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

"Beda ketika dulu ada BP7, instrumennya kuat dan ada beberapa yang dihasilkan BP7. Bahkan semua pejabat hingga kepala desa pun harus lulus penataran P4," ujar Firman.

Dia pun menegaskan, penguatan BPIP yang diatur melalui perangkat UU patut dilakukan. Jika perlu, BPIP ditingkatkan setara kementerian.

"Karena ini menyangkut ideologi, sejak awal saya nyatakan dan kelembagaan (BPIP) jangan hanya badan tapi setara minimal kementerian," kata Firman.

Baleg DPR RI menyelenggarakan RDPU yang dihadiri oleh sejumlah narasumber dan pakar. Hadir di antaranya dalam RDPU kali ini Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dossy Iskandar Prasetyo, Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Wahyudi, Guru Besar Filsafat Moral Franz Magnis Suseno, serta Mantan Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Aster Kasad) Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi. Sementara dari pimpinan Baleg, hadir Ketua Baleg Bob Hasan, Wakil Ketua Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Wakil Ketua Martin Manurung, dan Wakil Ketua Sturman Panjaitan.

“RDPU ini hanya untuk mendengarkan pendapat para ahli, dan tidak untuk mengambil keputusan,” kata Ketua Baleg, Bob Hasan. Adapun dalam rapat ini, kata dia, dihadiri 16 anggota dewan dari delapan fraksi. (*)