Mengapa Prabowo Perlu Segera Memutuskan Pembentukan TGPF Demo Agustus?

PRESIDEN Prabowo Subianto masih belum mengumumkan sikapnya untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF atas peristiwa kerusuhan dalam demonstrasi akhir Agustus lalu. Pembentukan TGPF ini diusulkan oleh sejumlah tokoh cendikiawan yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa kepada kepala negara pada Kamis, 11 September 2025.

Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjadi salah satu yang hadir dalam pertemuan itu. Dia mengatakan pembentukan tim independen bisa menjadi salah satu solusi untuk mengusut sederet peristiwa dalam unjuk rasa akhir Agustus lalu.

Adapun unjuk rasa ini mulanya berlangsung di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta pada Senin, 25 Agustus 2025. Massa aksi menuntut pencabutan tunjangan perumahan anggota dewan yang dinilai berlebihan. Para pengunjuk rasa juga menentang pelbagai keputusan pemerintah yang tidak berpihak terhadap rakyat.

Demonstrasi berlanjut tiga hari setelahnya. Dalam unjuk rasa 28 Agustus, seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan tewas akibat dilindas mobil Brimob di Jakarta. Peristiwa ini memantik kemarahan massa.

Gelombang unjuk rasa makin meluas hingga ke daerah-daerah lain. Demonstrasi juga disertai pembakaran markas kepolisian di Jakarta dan gedung perwakilan rakyat di sejumlah daerah. Massa juga menjarah rumah empat anggota DPR dan Menteri Keuangan kala itu, Sri Mulyani.

Kerusuhan demonstrasi yang terjadi sepanjang akhir Agustus itu setidaknya menyebabkan 10 orang meninggal. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mencatat tiga orang hingga kini masih dinyatakan hilang. Ketiga demonstran itu terakhir kali dikabarkan berada di sekitar Glodok, Jakarta Barat, serta di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia juga mencatat lebih dari 3 ribu demonstran terluka. Selain itu, tercatat seribuan orang ditangkap oleh polisi.

Menurut Lukman, presiden menyetujui pembentukan TGPF tersebut. "Untuk detailnya pihak Istana yang menyampaikan formatnya," kata Lukman usai bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis, 11 September 2025.

Hampir sepekan usulan itu diterima, belum ada tindak lanjut dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan belum ada perintah dari kepala negara perihal rencana pembentukan TGPF. "Kami belum mendapat arahan dalam merespons usulan pembentukan TGPF," ucap Yusril pada Ahad, 14 September 2025.

Dia mengatakan pembentukan TGPF sepenuhnya wewenang presiden. Dia berujar kementeriannya bakal siap untuk mendukung serta memfasilitasi bila Prabowo telah memberikan arahan untuk segera membentuk tim independen itu.

Dalam keterangan sebelumnya, Yusril berpendapat bila pemerintah tidak perlu membentuk tim investigasi independen untuk mengusut kerusuhan demonstrasi akhir Agustus lalu. Menurut dia, hal itu sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Arif Maulana menilai pemerintah perlu segera membentuk TGPF kerusuhan demonstrasi. Menurut dia, sejumlah kasus yang terjadi di demonstrasi Agustus bisa terungkap secara objektif dan menyeluruh. "Kalau kasus ini dibiarkan tanpa penyelidikan independen, tidak akan ada penyelesaian yang adil," ujar Arif dalam keterangannya.

Dia mengatakan kapasitas tim pencari fakta dari unsur independen jauh lebih baik dibandingkan dengan yang dilakukan oleh penegak hukum. Menurut dia, hal ini juga bisa mencegah terjadinya praktik impunitas yang dilanggengkan oleh kekuasaan.

Peneliti Setara Institute Ikhsan Yosarie mengatakan pengusutan peristiwa kerusuhan demonstrasi Agustus lalu harus dilakukan oleh tim pencari fakta yang independen. Sebab, dia menduga ada keterlibatan institusi negara dalam rangkaian demonstrasi yang rusuh tersebut.

Dia menyinggung peristiwa tewasnya Affan Kurniawan yang dilindas oleh personel Brimob dengan kendaraan taktisnya. "Jika penyelidikan hanya diserahkan ke aparat, publik cenderung ragu terhadap obyektivitas hasilnya," kata dia.

Selain itu, dia mengatakan pembentukan TGPF seharusnya tidak hanya bisa diartikan sebagai pilihan politik. Lebih dari itu, menurut dia, ini ialah kewajiban normatif negara untuk mewujudkan akuntabilitas, serta membuka ruang partisipasi masyarakat sipil untuk mengungkap kebenaran.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira mewanti-wanti agar tim gabungan pencari fakta ini diisi oleh independen. Menurut dia, keterlibatan pihak yang independen itu bakal memengaruhi hasil pengusutan peristiwa kerusuhan demonstrasi akhir Agustus tersebut.

Apalagi, kata dia, unjuk rasa yang rusuh itu bukan sesuatu yang terjadi secara organik. "Ini perlu diungkap sehingga tidak lagi mengulangi peristiwa-peristiwa yang sama," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 16 September 2025.

Andreas juga menyinggung tim independen yang telah dibentuk oleh enam lembaga hak asasi manusia. Adapun enam lembaga ini terdiri dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ombudsman, Komisi Nasional Disabilitas, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. "Kami harap tim investigasi bentukan lembaga HAM ini lebih cepat memberikan laporan dari investigasi yang mereka lakukan," ucapnya.