Koalisi Sipil: Putusan Uji Formil UU TNI Jadi Penentu Masa Depan Demokrasi Indonesia

KOALISI Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengingatkan bahaya dwifungsi TNI menjelang putusan Mahkamah Konstitusi atas uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Koalisi sipil menilai putusan soal UU TNI besok akan menentukan masa depan demokrasi sekaligus menguji komitmen MK menjaga ruang sipil.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan revisi UU TNI bermasalah sejak awal. Perubahan pasal, kata dia, justru melemahkan kontrol sipil atas militer.

Usman pun menekankan MK harus menjatuhkan putusan bersejarah untuk menjaga demokrasi dari ancaman militerisme dan menguatkan pemisahan urusan pertahanan dan keamanan. “Proses pembahasannya jauh dari partisipasi publik. Rapat dilakukan diam-diam dan naskahnya tidak pernah bisa diakses,” ujar dia dalam konferensi pers pada Selasa, 16 September 2025.

Koalisi masyarakat sipil mengingatkan publik tentang sejumlah kasus yang menunjukkan gejala kembalinya dwifungsi TNI. Mereka menyoroti dugaan keterlibatan aparat militer dalam kerusuhan 25–31 Mei 2025, indikasi intervensi militer dalam proses hukum pidana di ranah siber, serta perluasan peran TNI di ranah sipil. Menurut koalisi, persoalan ini bukan sekadar teknis administratif, melainkan menyangkut keberlangsungan demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia.

Pemohon uji formil, Fatiah Maulidiyanty menegaskan prinsip supremasi sipil adalah amanat reformasi 1998. Ia menyoroti masih banyaknya prajurit aktif maupun pensiunan militer menduduki posisi strategis di kementerian, BUMN, hingga kepala daerah. Kondisi ini, menurut dia, memperkuat budaya impunitas sekaligus membuka jalan bagi berulangnya praktik militerisme di ranah publik. “TNI harus kembali ke barak dan fokus pada pertahanan negara, bukan mengisi jabatan sipil,” kata dia.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Gina Sabrina mengatakan putusan besok akan menjadi ujian historis bagi MK. Ia mengingatkan pengerahan puluhan ribu prajurit aktif dalam demonstrasi beberapa waktu lalu sebagai bukti bahaya revisi UU TNI jika tetap berlaku. “Kalau permohonan ditolak, ini preseden buruk bagi pembentukan undang-undang ke depan,” ujar dia. 

Zainal Arifin dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menambahkan, revisi UU TNI memberi karpet merah bagi militer masuk ke ranah sipil. Menurut dia, jika MK membiarkan undang-undang tetap berlaku, demokrasi Indonesia berada dalam ancaman serius. “Kami melihat langsung dampaknya dalam advokasi, dari ladang warga hingga sektor strategis,” kata dia. 

Sidang pengucapan putusan atas lima perkara uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI akan digelar pada Rabu, 17 September 2025, pukul 13.30 WIB. Salah satunya adalah perkara bernomor 81/PUU-XXIII/2025 mengenai pengujian formil revisi UU TNI yang diajukan sejumlah pemohon dari kalangan masyarakat sipil. Putusan ini akan menjadi penanda penting apakah proses legislasi yang dianggap cacat formil itu tetap dipertahankan atau dibatalkan.

Secara umum, pemohon berargumentasi proses pembentukan revisi UU TNI bertentangan dengan UUD 1945 secara formil. Proses legislasi dinilai tidak memenuhi prinsip keterbukaan, partisipasi publik yang bermakna, dan tidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.