Dapat Anggaran Rp 55 Triliun, Kemendikdasmen Fokus Digitalisasi hingga Akreditasi Sekolah

KEMENTERIAN Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendapatkan anggaran Rp 55,4 triliun pada tahun anggaran 2026. Penggunaan anggaran utamanya ditujukan untuk memperkuat layanan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan dana tersebut diarahkan ke enam program utama, mulai dari peningkatan kompetensi guru hingga pengembangan kebahasaan dan kesastraan.

Tambahan Rp 400 miliar dari hasil pembahasan bersama Panja Belanja Pemerintah Pusat pada 11 September lalu membuat pagu Kemendikdasmen naik dari Rp 55 triliun menjadi Rp 55,4 triliun. Mu’ti mengatakan fokus tambahan ini akan menyasar langsung kebutuhan di ruang kelas maupun peningkatan kapasitas pendidik.

“Tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk enam program utama, antara lain penguatan kompetensi guru melalui KKG dan MGMP di daerah, pengadaan peralatan pendidikan, pengembangan konten dan bimbingan teknis digitalisasi pembelajaran, penguatan pelaksanaan tes kemampuan akademik," kata Mu'ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 15 September 2025.

Selain itu, dia mengatakan anggaran digunakan untuk peningkatan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan, serta pembangunan kebahasaan dan kesastraan, khususnya Bahasa Indonesia bagi penutur asing. 

Selain enam program tersebut, Kemendikdasmen masih mencatat sejumlah kebutuhan strategis yang belum seluruhnya terakomodasi. Di antaranya perluasan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang TK, penyesuaian biaya pendidikan di SD dan SMP, tambahan tunjangan profesi serta insentif guru non-ASN, revitalisasi satuan pendidikan, hingga penanganan anak tidak sekolah.

Mu’ti menekankan arah kebijakan 2026 tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, dengan visi “pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta”. Lima program prioritas nasional yang menjadi kerangka besar Kemendikdasmen ialah percepatan lanjut belajar 13 tahun, peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan pendidik dan tenaga kependidikan, penguatan pendidikan vokasi, serta pengembangan kebahasaan dan kesastraan.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyambut positif pagu definitif tersebut meski menilai tambahan anggaran masih terbatas. Ia meminta Kemendikdasmen memastikan pemanfaatannya fokus pada program prioritas. “Satu rupiah pun dari anggaran yang diamanahkan harus dilaksanakan sebaik-baiknya, sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama,” kata dia.

Hetifah juga membuka peluang dukungan tambahan di masa depan. “Mudah-mudahan dalam proses berikutnya masih ada kesempatan mendapatkan pembiayaan tambahan bagi Kemendikdasmen, yang memikul amanah besar melaksanakan program strategis pemerintah,” ujarnya.

Dengan anggaran Rp 55,4 triliun, pemerintah berharap langkah-langkah strategis di sektor pendidikan dasar dan menengah dapat mempersempit ketimpangan mutu, memperkuat kompetensi guru, sekaligus menyiapkan generasi muda menghadapi era Indonesia Emas 2045.