Wamensos Dorong Kepala Daerah Usulkan Lahan Sekolah Rakyat

INFO NASIONAL - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mendorong pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk segera mengusulkan lahan milik daerah sebagai lokasi permanen pembangunan Sekolah Rakyat. Langkah ini penting agar pembangunan fisik sekolah bisa dimulai tahun ini dan siap menerima siswa pada tahun ajaran 2026.

Permintaan tersebut disampaikan Agus Jabo saat menerima audiensi sejumlah kepala daerah di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu, 25 Juni 2025 lalu. Dalam pertemuan tersebut sejumlah kepala daerah dan pejabat daerah hadir antara lain Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau, Yusran Fahim dan Hamsina Bolu; Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara, Ronal Kandoli dan Fredy Tuda; Bupati Aceh Bireun, Mukhlis; serta Kepala Dinas Sosial Palu, Zuzik.

"Yang 200 (titik Sekolah Rakyat) ini sifatnya sementara. Gedungnya pakai milik Kemensos, Kemenaker, dan sebagian dari pemda. Daerah-daerah yang termasuk dalam 200 titik ini segera usulkan lahan permanen. Pembangunannya mulai tahun ini agar bisa operasional pada 2026," ujar Agus Jabo.

Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk membuka akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pada tahun ajaran 2025/2026, sebanyak 200 Sekolah Rakyat ditargetkan beroperasi di seluruh Indonesia, dengan rincian 100 menggunakan fasilitas milik Kemensos dan pemda, serta 100 lainnya bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Kendati sudah dimulai tahun ini, Agus Jabo menekankan pentingnya pembangunan gedung permanen untuk mendukung keberlanjutan program. Menurutnya, lokasi sementara tidak akan mampu menampung jumlah siswa yang terus bertambah.

"Bagi bapak-bapak yang wilayahnya ada Sekolah Rakyat sementara, harus segera siapkan lahan untuk bangunan permanen. Tahun depan sekolah ini sudah tidak mampu menampung murid baru kalau masih pakai gedung sementara," jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa lahan yang diusulkan harus memenuhi kriteria tertentu, seperti bebas dari sengketa dan aman dari potensi bencana. Idealnya, lahan seluas 8,2 hektare sesuai arahan Presiden, namun jika hanya tersedia 6 hektare, pemerintah pusat akan tetap mempertimbangkan.

Lahan tersebut akan dibangun berbagai fasilitas pendukung, seperti ruang kelas, asrama, ruang makan, dapur, laboratorium, perpustakaan, hingga tempat ibadah. Semua fasilitas dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bermartabat.

Agus Jabo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan wujud komitmen negara dalam memutus rantai kemiskinan. Ia pun mengingatkan para kepala daerah agar tidak menyalahgunakan proses seleksi calon siswa.

"Presiden berkali-kali mengingatkan ini khusus untuk saudara-saudara kita yang miskin ekstrem. Tidak boleh ada permainan, tidak boleh ada titipan. Presiden ingin memuliakan orang-orang miskin melalui Sekolah Rakyat," tegasnya.

Dalam audiensi tersebut, sejumlah kepala daerah menyampaikan kesiapan mereka untuk mendukung program ini. Palu menjadi salah satu daerah yang akan menyelenggarakan Sekolah Rakyat pada 2025, dengan memanfaatkan Sentra Nipotowe sebagai lokasi sementara, sambil menunggu pembangunan sekolah permanen.(*)