Tiga Gubernur Dukung Kerja Sama Bank DKI dan Bank Maluku Malut

INFO BISNIS – Para gubernur dari DKI Jakarta, Maluku, dan Maluku Utara kompak menyampaikan harapan terhadap kerja sama strategis antara Bank DKI dan Bank Maluku Malut. Penandatanganan perjanjian penyertaan modal dan perjanjian pemegang saham antar dua bank daerah ini dinilai sebagai langkah maju yang bisa memperkuat ekonomi lintas wilayah, serta membuka peluang investasi baru di kawasan timur Indonesia.

Penandatanganan kerja sama berlangsung di Balairung, Balai Kota Jakarta, pada Kamis pagi, 5 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) antara Bank DKI dan Bank Maluku Malut.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan kerja sama ini sebagai bentuk simbiosis mutualisme untuk semua pihak. “Ini menguntungkan bagi DKI dan juga bagi Maluku serta Maluku Utara,” ujarnya.

Pramono menyoroti potensi besar Maluku Utara yang tengah menggeliat di sektor pertambangan, khususnya nikel yang menjadi penyumbang terbesar untuk pertumbuhan ekonomi daerah itu. “Pertumbuhannya mencapai 34,6 persen itu dahsyat. Mungkin tertinggi di Indonesia dan dunia, karena rata-rata pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah dan negara sekitar 3 persen,” katanya.

Karena itu, Pramono menilai sinergi antarbank daerah menjadi momentum yang tepat untuk memperluas manfaat ekonomi lintas wilayah. “Saya sangat mendorong kesepakatan ini,” ucapnya.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berpidato di Balairung, Balai Kota Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) antara Bank DKI dan Bank Maluku Malut. TEMPO/Abdul Karim

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoandra dalam acara penandatanganan kerja sama yang berlangsyng di Balairung, Balai Kota Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) antara Bank DKI dan Bank Maluku Malut. TEMPO/Abdul Karim

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoandra, berharap kemitraan dengan Bank DKI dapat memperkuat struktur permodalan dan memperluas penyaluran kredit dengan bunga yang lebih kompetitif. “Transformasi digital Bank Maluku Malut juga bisa bergerak lebih cepat,” ujarnya.

Menurut Sherly, sinergi ini penting agar pasar perbankan di wilayahnya tidak diambil oleh pihak lain. Maluku dan Maluku Utara memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang besar. “Selain sektor pertambangan, pertumbuhan ekonomi kami juga didukung oleh sektor perikanan dan pertanian. Jadi, sangat disayangkan apabila kesempatan ini diambil oleh pihak lain,” tutur gubernur kelahiran Ambon ini.

Sherly berharap kerja sama tidak berhenti pada urusan perbankan semata, tetapi turut membuka peluang agar produk-produk unggulan dari Maluku dan Maluku Utara bisa merambah pasar Jakarta. “DKI ini pasar yang sangat besar,” ujarnya.

Sedangkan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menekankan bahwa kekuatan sinergi ini harus dimanfaatkan untuk memperluas kerja sama antarpelaku usaha lintas daerah. Ia menyebut potensi sumber daya alam di wilayahnya masih belum tergarap maksimal. “Kami punya tambang, perikanan, perkebunan, dan pariwisata yang butuh dukungan permodalan,” kata Hendrik.

Hendrik juga menegaskan komitmennya untuk mengawal pertumbuhan dan keberlangsungan Bank Maluku Malut. “Kami terbuka untuk investor dan berharap kerja sama antar-BUMD ini terus diperluas,” ujarnya.

Sekilas informasi, KUB Bank DKI dan Bank Maluku Malut ini merujuk pada amanat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Regulasi tersebut mewajibkan setiap bank memiliki modal inti minimum sebesar Rp 3 triliun. Melalui skema KUB, bank daerah yang belum memenuhi ketentuan modal inti tidak perlu menyetor kekurangan secara penuh, melainkan cukup mendapat dukungan dari bank induk seperti Bank DKI. (*)