Sekolah Rakyat Bangun Harapan Baru Warga Miskin

INFO NASIONAL - Sekolah Rakyat, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, akan segera diluncurkan pada tahun ajaran baru Juli 2025. Lebih dari sekadar menyediakan akses pendidikan gratis dan berkualitas, Sekolah Rakyat hadir sebagai jawaban nyata terhadap upaya memutus rantai kemiskinan dan membangun harapan baru bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

"Yang lebih penting lagi (adalah) membangun harapan, semangat baru bagi orang-orang miskin yang selama ini tidak bisa membayangkan bahwa anaknya bisa sekolah dan dia diberdayakan,” ujar Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam acara Diskusi Redaksi (Diksi) bertajuk "Sekolah Tanpa Sekat: Menembus Batas Lewat Sekolah Rakyat” yang digelar Komdigi di Amanaia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu malam, 25 Juni 2025.

Acara tersebut turut dihadiri jajaran media nasional seperti LKBN Antara, Detik.com, Elshinta, Kompas, TVOne, hingga TVRI. Dalam paparannya, Agus Jabo menekankan bahwa Sekolah Rakyat adalah bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan, yang secara spesifik menyasar anak-anak dari keluarga dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Sekolah Rakyat itu dimaksudkan oleh Pak Presiden, dalam rangka memotong transmisi kemiskinan dan memuliakan orang-orang miskin,” ujarnya.

Tak hanya memberi pendidikan, program ini juga akan memberdayakan para orangtua siswa lewat pelatihan lintas kementerian dan perbaikan rumah tidak layak huni. Mayoritas orangtua siswa tercatat berpenghasilan Rp1 juta–Rp2 juta per bulan dan bekerja di sektor informal.

Prabowo sendiri menargetkan kemiskinan ekstrem turun menjadi nol persen pada 2026, dan angka kemiskinan nasional di bawah lima persen pada 2029. Untuk itu, validitas data penerima manfaat menjadi krusial. Sekitar 34 ribu pendamping PKH dikerahkan Kemensos untuk melakukan ground checking dalam memperkuat akurasi DTSEN, yang kini menggantikan sistem data sebelumnya yang terpencar di berbagai kementerian.

Data Susenas 2021 mencatat 76 persen anak putus sekolah karena alasan ekonomi. Sementara itu, BPS 2024 menyebut 74,51 persen kepala rumah tangga miskin ekstrem hanya berpendidikan SD ke bawah. Bahkan, Indonesian Family Life Survey menunjukkan 64,46 persen anak dari keluarga miskin tetap berada dalam kondisi miskin saat dewasa.

“Kalau orangtuanya tukang becak, anaknya tidak harus ikut jadi tukang becak. Pak Prabowo mengatakan kita harus melakukan pergerakan untuk memotong transmisi kemiskinan dan memuliakan orang-orang miskin dengan Sekolah Rakyat,” ujar Agus Jabo.

Pada tahap awal, 100 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi bulan depan, menampung 9.755 siswa dengan dukungan 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidik. Sekolah ini berkonsep asrama (boarding school) dan menyediakan jenjang pendidikan setingkat SD, SMP, hingga SMA, lengkap dengan ruang belajar, fasilitas olahraga, tempat ibadah, dan asrama di atas lahan seluas minimal 8,5 hektare.

“Rencananya pada 14 Juli siswanya sudah masuk, gurunya juga sudah tersedia, kepala sekolah, tenaga pendidikan. Termasuk fasilitas-fasilitas pendidikan harus sudah siap,” kata dia.

Kurikulum Sekolah Rakyat terdiri atas tiga tahap utama: persiapan berbasis talent mapping, akademik (intra, ko, dan ekstrakurikuler), serta penguatan karakter, spiritualitas, nasionalisme, dan bahasa. Selain 100 sekolah awal, pemerintah juga akan mengembangkan Sekolah Rakyat tambahan dengan memanfaatkan 122 Balai Latihan Kerja (BLK) dari Kementerian Ketenagakerjaan dan 45 gedung milik pemerintah daerah.

“Juli ini kita sudah aman 100 (Sekolah Rakyat) dan sekarang sedang kita persiapkan membangun 100 (tambahan). Pak Presiden minta minimal 20.000 siswa khusus untuk orang-orang miskin dan miskin ekstrem,” kata Agus Jabo.

Ke depan, pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia, menjangkau hingga 500.000 anak dari keluarga miskin secara nasional. Program ini diharapkan menjadi batu loncatan bagi generasi penerus bangsa agar tidak lagi terjebak dalam lingkaran kemiskinan.(*)