Pati Kembali Memanas, Aksi Demontrasi akan Berlanjut di Depan Gedung KPK

Open donasi kembali dibuka kembali di Depan Kantor Bupati Pati untuk memenuhi kebutuhan aksi demontrasi ke KPK di Jakarta direncanakan 3 September mendatang.(MI/Akhmad Safuan)

RENCANA demonstrasi di depan DPRD Pati, Jawa Tengah, Senin (25/8) dibatalkan oleh penggagas Ahmad Husein. Pembatalan itu dilakukan setelah pihaknya berkomunikasi dengan Bupati Pati Sudewo. Namun, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) tetap akan menggelar aksi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kini tengah kembali mengumpulkan donasi.

Pemantauan Media Indonesia, Kamis (21/8) suasana di Kabupaten Pati kembali menghangat. Pembatalan aksi di depan DPRD Pati yang direncanakan digelar Senin (25/8) itu pun menyulut perseteruan dengan tokoh-tokoh aktivis lainnya yang sebelumnya bersama dalam aksi demontrasi Rabu (13/8) lalu.

Meskipun aksi demonstrasi di DPRD Pati Batal, namun Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang kini dinakhkodai oleh Supriyono mengaku tetap akan melanjutkan aksi demontrasi ke gedung Merah Putih di Jakarta. Aksi itu bertujuan untuk mendorong lembaga antirasuah itu agar mempercepat pengusutan skandal korupsi pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan periode 2020-2021.

"Kami tetap pada pendirian untuk terus menggelar aksi demontrasi ke KPK dan direncanakan pada 3 September mendatang," kata Supriyono yang lebih dikenal dengan sebutan Botok Kamis (21/8).

Rencana demontrasi ke Jakarta dengan membawa lebih 1.000 orang tersebut, menurut Supriyono, selain sudah dikoordinasikan dengan seluruh anggota pengurus AMPB, juga diumumkan kepada warga Pati, baik itu berada di daerah ini maupun di luar daerah. Bahkan untuk mendukung kegiatan itu, mulai Rabu (20/8) malam dibuka open donasi di depan kantor Bupati Pati.

Demontrasi ke Gedung Merah Putih ini, ungkap Supriyono, bertujuayagar KPK mempercepat pengusutan skandal korupsi pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan periode 2020-2021. "Kami tidak ditunggangi siapapun, tetapi target kami Bupati Pati Sudewo turun," tambahnya.

Aktivitas AMPB yang juga Koordinator Hukum Nimerodi Gulo membantah sikap masyarakat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terbelah karena masalah pemakzulan Bupati Pati Sudewo tetap berjalan. Ia menduga isu terpecahnya aktivis itu sengaja dilontarkan oleh pihak Bupati Pati Sudewo untuk menggembosi masyarakat yang menginginkan pemakzulan.

Terkait mundurnya salah satu koordinator AMPB, menurut Nimerodi Gulo, bukanlah masalah besar karena aliansi ini ada bukan karena lahir dari satu dua orang, tetapi ada kekecewaan masyarakat Pati. "AMPB merupakan gerakan bersama warga Pati, sehingga tidak dapat digembosi," imbuhnya.

Lapor ke Komnas HAM 

Sementara itu, ricuhnya aksi demontrasi pada Rabu (13/8) lalu juga dilaporkan ke Komnas HAM terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Kuasa Hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Kristoni Duha saat mengikuti aksi.

"Saya bahkan disekap selama berjam-jam di Kantor Bupati Pati setelah mengikuti aksi demonstrasi pada Rabu (13/8) bersama 10 orang lainnya di ruang kecil dan baru dapat keluar setelah kuasa hukum AMPB lainnya, Nimerodi Gulo, datang bersama keluarga untuk memaksa membawanya ke rumah sakit," ujar Kristoni Duha dalam laporannya.

Menindaklanjuti laporan itu, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengatakan, telah melakukan pemantauan dan langsung ke Pati untuk bertemu sejumlah pihak, termasuk tim kuasa hukum rakyat Pati pada Rabu (20/8). Namun, ia belum dapat menjelaskan hasil temuan dari hasil pemantauan di Pati.

"Komnas (HAM) segera menyampaikan secara lebih lengkap hasil pantauan kami ketika turun lapangan kemarin, termasuk temuan-temuan dan rekomendasinya," kata Anis Hidayah Kamis (21/8).

Fokus Hak Angket 

Di tengah semakin menghangatnya kembali kondisi di Pati, DPRD Pati melalui Pansus Hak Angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo hingga saat ini masih terus bekerja dengan memanggil semua pihak untuk membahas sebagian kebijakan Bupati Pati yang dianggap kontroversial dan mengundang perhatian publik.

"Kami tetap fokus dengan menyelesaikan pembahasan tentang berbagai kebijakan Bupati Pati Sudewo yang cukup kontroversial dari mulai kenaikan PBB-P2, RSUD RAA Soewondo Pati hingga sistem pendidikan di Pati," ujar Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati Teguh Bandang Waluyo.

Bahkan dalam proses pembahasan dan penyelidikan hak angket ini, menurut Teguh, pansus telah mendapatkan teror yakni selalu diawasi oleh pihak yang belum diketahui, baik di rumah maupun saat melakukan penyelidikan. Salah satu contohnya, Teguh menyatakan ada sebuah mobil minibus berwarna putih yang selalu mengikutinya.

Teguh menjelaskan, mobil warna putih itu memantau kediamannya di Tayu dan beberapa kali hilir mudik. Bahkan ketika dicek, pelat nomor yang digunakan monil putih itu ternyata palsu. Di samping itu, mobil itu juga terus mengikut Teguh saat saat berkunjung ke beberapa wilayah terkait hak angket ini. "Saya ada banyak saksi dan rekaman CCTV, namun ini belum saya laporkan ke polisi," tuturnya. (AS/E-4)