MK Tolak Gugatan Syarat Calon Presiden-Wakil Presiden Minimal Harus S1

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materiil terhadap Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mengatur tentang syarat minimum pendidikan calon presiden dan wakil presiden. Gugatan itu diajukan oleh Hanter Oriko Siregar dan Horison Sibarani dengan nomor perkara 87/PUU-XXIII/2025.

Ridwan menilai gugatan yang diajukan oleh pemohon justru mempersempit peluang dan membatasi warga negara yang akan diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk maju dalam pemilihan umum sebagai calon presiden dan wakil presiden.

“Artinya, apabila syarat pendidikan paling rendah atau minimum adalah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, maka kandidat yang dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden tidak hanya terbatas pada kandidat yang hanya tamat sekolah menengah atas atau sederajat, melainkan juga kandidat yang telah menempuh atau menamatkan pendidikan tinggi (higher education),” ujar Ridwan.
 
Hakim Mahkamah menyatakan pengaturan mengenai syarat pendidikan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Kebijakan ini dinilai konstitusional sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip seperti rasionalitas, keadilan, non-diskriminasi, dan tidak bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945.
 
Hakim Mahkamah juga menyatakan bahwa, jika suatu saat diperlukan, DPR bersama Presiden sebagai pembentuk undang-undang dapat meninjau ulang syarat pendidikan capres-cawapres sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan bangsa. Adapun dalam putusan Mahkamah ini, terdapat pendapat berbeda (Dissenting opinion) dari hakim konstitusi, yaitu Suhartoyo.

Ia menyatakan seharusnya pemohon dalam perkara ini tidak dapat diberikan kedudukan hukum atau legal standing. Sehingga tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan pokok permohonan.
 
Sebelumnya, pemohon mempersoalkan jabatan presiden dan wakil presiden yang memerlukan kapasitas tinggi dalam memahami sistem hukum nasional, kebijakan fiskal, hubungan internasional, pertanahan negara, dan tata kelola pemerintahan. Seluruh aspek tersebut menurut pemohon tidak diajarkan dalam Pendidikan SMA sederajat, melainkan diajarkan dan dipelajari secara sistematis dalam Pendidikan Tinggi.

Terlebih lagi dalam sistem demokrasi modern, kapabilitas intelektual dan etika publik adalah pilar utama bagi calon presiden dan wakil presiden. Atas dasar itulah pemohon mengajukan gugatan uji materiil terhadap Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).