Pro Kontra Pembentukan Pansus Haji 2025 di DPR

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Tim Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat Muslim Ayub mengusulkan pembentukan Panitia Khusus atau Pansus Haji 2025 untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

"Kami di DPR sebagai pengawas, bertanggung jawab melakukan evaluasi menyeluruh. Rencananya, kami akan mengusulkan pembentukan Pansus Haji di DPR RI," kata Muslim Ayub dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, 10 Juni 2024.

Menurutnya pansus  akan menelusuri secara komprehensif pelaksanaan teknis ibadah haji, mulai dari aspek katering, transportasi, akomodasi, hingga sistem pelayanan terhadap jemaah Indonesia selama di Tanah Suci.

Dia berujar usulan tersebut muncul setelah banyaknya keluhan dari jamaah Indonesia, khususnya mengenai layanan katering, akomodasi, hingga transportasi selama pelaksanaan puncak ibadah haji. "Kalau kita runut dari perjalanan Mekah ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, banyak kekecewaan dari jemaah yang kami dapatkan," ujar politikus Partai NasDem itu dilansir dari Antara.

Muslim berujar sejumlah jamaah sempat terlantar hingga berjam-jam, bahkan ada yang menghabiskan waktu satu hari penuh di dalam kendaraan tanpa kejelasan. Hal tersebut, menurut dia, telah menimbulkan ketidakpuasan besar di kalangan jemaah.

Dia juga menyoroti jamaah dari kloter Aceh yang memilih berjalan kaki sejauh tujuh kilometer dari Muzdalifah ke Mina karena lamanya antrean bus. “Itu bentuk ikhtiar luar biasa, tapi seharusnya tidak perlu terjadi kalau manajemen transportasi haji berjalan dengan baik,” tuturnya.

Anggota Komisi XIII DPR itu pun berharap persoalan yang terjadi tahun ini dapat menjadi pelajaran berharga agar tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan haji tahun 2026. Dia berharap momentum ini menjadi awal dari reformasi sistemik dalam pelayanan haji. “Haji bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal martabat dan keselamatan jemaah. Pemerintah harus hadir dengan sistem yang tangguh dan manusiawi,” kata dia.

Sebaliknya, anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq menilai pembentukan Pansus Haji 2025 tidak diperlukan. Menurut Maman yang lebih penting untuk dilakukan adalah memperkuat diplomasi dengan Arab Saudi melalui Badan Penyelenggara (BP) Haji agar segala dinamika terkait penyelenggaraan haji dapat diatasi oleh Indonesia.

"Saya rasa enggak usah (bentuk) pansus kalau ini. Yang terbaik itu adalah memperkuat diplomasi haji kita lewat Badan Haji sehingga betul-betul kita harus tau apa sih yang diinginkan oleh Arab Saudi," ujar Maman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 11 Juni 2025.

Menurut dia sejumlah persoalan ihwal penyelenggaraan haji 2025 akan diakomodasikan oleh Komisi VIII dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU Haji). Revisi aturan itu, kata Maman, diharapkan dapat menghadirkan penyelenggaraan haji yang lebih baik ke depannya.  “Catatannya diakomodasi dalam revisi UU Haji," ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Sementara itu Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf kepada jemaah haji Indonesia atas berbagai kendala dalam rangkaian ibadah haji, mulai sejak pemberangkatan hingga fase Arafah, Mudzalifah, dan Mina.

"Saya selaku Amirulhaj dan Menteri Agama menyampaikan permohonan maaf," ujar Menag Nasaruddin Umar di Makkah, Rabu, 11 Juni 2025.

Fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, sudah selesai. Menag mengatakan tahap ini secara umum berjalan baik meski ada catatan perbaikan atas peristiwa yang menyebabkan ketidaknyamanan jemaah.

Menag menjelaskan ada sebagian peserta haji yang mengalami masalah selama fase kedatangan hingga puncak haji di Armuzna. Misalnya, ada pasangan suami istri atau anak-orang tua, atau lansia dan pendampingnya yang terpisah hotel saat di Makkah.

Ada juga jemaah yang mengalami kendala dalam penempatan tenda di Arafah. Selain itu terjadi juga keterlambatan penjemputan di Muzdalifah karena kemacetan hingga proses evakuasi baru selesai 09.40 waktu Arab Saudi (atau terlambat 40 menit dari target selesai pukul 09.00).

"Kemacetan dan keterlambatan proses evakuasi di Muzdalifah ini tidak hanya dialami oleh jemaah haji Indonesia, tapi juga negara lainnya yang melintas pada jalur taraddudi yang sama," ujar Nasaruddin.

Pilihan Editor: Menag Minta Maaf atas Segala Kendala Haji