Polemik Proyek Pembangunan Tanggul Laut Raksasa

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah sekian lama tidak ada kepastian, proyek pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) diputuskan segera dilakukan. Ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat bicara di acara International Conference on Infrastructure 2025 di JCC Senayan, Kamis, 12 Juni 2025.

"Tidak ada lagi penundaan, tidak perlu lagi banyak bicara. Kita akan kerjakan itu segera," kata Prabowo saat berpidato dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Kamis, 12 Juni 2025.

Prabowo mengatakan, proyek giant sea wall akan dibangun dari pantai utara Jawa, dari Banten hingga ke Gresik, Jawa Timur. Panjangnya sekitar 500 kilometer dan menelan anggaran hingga US$ 80 miliar untuk mengeksekusi proyek ini. Meski menjadi rencana pemerintah, proyek ini menimbulkan polemik.

Mayoritas Warga Jakarta Tidak Setuju

Hasil survei persepsi masyarakat yang dilakukan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menyebutkan sebanyak 56,2 persen responden khawatir pembangunan tanggul raksasa itu berdampak pada lingkungan dan penghidupan nelayan.

Giant sea wall akan dibangun sepanjang garis pantai dengan fungsi utama memisahkan daratan dari lautan. Selain itu mencegah terjadinya erosi pantai, melindungi kawasan daratan dari dampak kerusakan akibat gelombang laut dan menstabilisasi area pesisir.

Anggaran Kesejahteraan Bisa Terganggu

Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja mengatakan giant sea wall akan menimbulkan masalah baru yakni teralihkannya anggaran kesejahteraan.

“Kalau kita bergantung pada mekanisme seperti itu, otomatis ada uang-uang yang akhirnya terserap ke situ. Uang yang mestinya bisa dianggarkan untuk program kesejahteraan (rakyat), bisa terserap ke situ,” kata Elisa dalam diskusi publik Dampak Giant Sea Wall di Pantura Jawa yang digelar secara virtual pada Jumat, 12 Januari 2024.

Sehingga, menurut dia, hal ini tidak akan menyelesaikan masalah. “Dan masalahnya, solusi itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi, ke mana-mana dampak kerugiannya,” ujar Elisa.

Kontraproduktif dengan Kondisi Pantura Jawa

Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Maleh Dadi Segoro (MDS), menolak pembangunan giant sea wall. Koordinator MDS, Martha Kumala Dewi, mengatakan pembangunan tanggul laut justru akan mengkonsentrasikan pembangunan dan aktivitas ekonomi di Pantura Jawa. Menurutnya, hal ini kontraproduktif dengan kondisi ekologi Pantura Jawa yang mengalami amblesan tanah. 

Martha menjelaskan, pembangunan infrastruktur dan aktivitas ekonomi yang semakin padat otomatis mendatangkan beban dan membutuhkan air. Sementara, kebutuhan air untuk rumah tangga dan industri di Pantura Jawa banyak dipenuhi melalui ekstraksi air tanah dalam.