Jaga Ketahanan dan Transisi Energi Nasional

Ilustrasi(Dok Ist)

PEMERINTAH menargetkan 15 proyek hulu migas akan beroperasi (on stream) pada 2025. Target ini sesuai dengan strategi pemerintah dalam meningkatkan lifting minyak nasional melalui optimalisasi produksi dengan teknologi baru, reaktivasi lapangan dan sumur idle, serta kerja sama strategis Pertamina dengan mitra internasional. 

"Kapasitas produksinya lebih dari 73.000 barel minyak per hari (BOPD) dan 896 MMSCFD gas," ujar Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi, dalam acara Forum Migas Tempo, di Jakarta, Rabu (20/8). 

Di sisi lain Elen juga menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan sebanyak 60 blok migas baru ditawarkan kepada investor dengan skema insentif yang lebih kompetitif, dalam dua tahun ke depan. 

Temuan cadangan gas baru

Dalam upaya mencapai ketahanan energi nasional melalui percepatan investasi di sektor hulu migas, Elen mengatakan, sejak 2021 pemerintah telah membuat berbagai terobosan, mulai dari perbaikan mekanisme lelang wilayah kerja hingga penyempurnaan skema kontrak bagi hasil. Kebijakan ini, menurut Elen berhasil meningkatkan wilayah kerja baru yang dikelola kontraktor kontrak kerja sama.

Selain membuka wilayah kerja baru, pemerintah juga mendorong optimalisasi lapangan yang ada. Elen menyebutkan saat ini pemerintah juga menyiapkan skema pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumur rakyat. 

Dijelaskan Elen, produksi gas dinilai relatif stabil dengan prospek menjanjikan. Dalam dua tahun terakhir, sejumlah penemuan cadangan gas baru berhasil ditemukan, seperti di Short Andaman, Andaman 2, dan North Ganal. “Gas akan menjadi game changer dalam transisi energi nasional. Pemanfaatan gas domestik sudah mencapai 60 persen dan terus meningkat. Ini berkontribusi dalam mengurangi impor LPG dan bahan bakar lainnya,” kata Elen.
 
Menjaga baseline produksi

Di tempat yang sama, Direktur Perencanaan Strategis Portofolio dan Komersial Pertamina Hulu Energi (PHE), Edi Karyanto, ketersediaan atau availability dan sustainability energi menjadi tanggung jawab utama pihaknya, sejalan dengan kemandirian dan ketahanan energi pada Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. “Tanpa kontribusi semua pemangku kepentingan tentu kami tidak bisa menjalankan tugas itu,” ujar Edi. 

Edi menjelaskan, PHE menjalankan peran untuk menyediakan energi sesuai kebutuhan masyarakat. Ia menyebut PHE mengelola 24 persen wilayah kerja (WK) dan punya kontribusi untuk produksi minyak sebanyak 69 persen dan kontribusi gas sebanyak 37 persen.

Menurut Edi kebutuhan minyak domestik terus meningkat dan pihaknya terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu strategi yang dijalankan adalah maintain baseline produksi. “Kami melakukan optimalisasi produksi sumur eksisting, implementasi program workover dan well services serta pemeliharaan fasilitas produksi. Kami juga berupaya untuk menemukan cadangan baru, akselerasi resources to 
production dan produksi migas nonkonvensional,” ujar Edi. 

Ia menambahkan, sebagai pengembangan juga dilakukan percepatan proyek pengembangan lapangan, prioritisasi investasi dan monetisasi serta komersialisasi lapangan gas. 
 
Potensi melimpah

Di lain pihak, Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Nasri Djalal memaparkan potensi migas Aceh yang melimpah. Menurutnya, saat ini Aceh memiliki 6 WK, 3 dalam proses eksplorasi dan 3 sudah masuk tahap eksploitasi. “Khusus untuk WK eksplorasi masih baru, yang kontraknya ditandatangani pada tahun 2023,” kata Nasri.

Ia bersyukur bahwa Aceh dikaruniai sumber daya migas yang luar biasa. Terdata di utara bagian timur Aceh ada North Sumatra Basin. Sementara di wilayah barat dan selatan ada Sibolga Basin. Pada kedua wilayah ini ditemukan cadangan minyak dan gas yang luar biasa jumlahnya.

Ini peluang investasi yang menjanjikan. Potensi-potensi minyak telah ditawarkan ke sejumlah investor. “Beberapa waktu lalu Gubernur Aceh telah mengundang beberapa investor dari Tiongkok dan Uni Emirat Arab untuk datang dan melihat potensi migas di Aceh,” kata Nasri.

Berbeda dengan provinsi lain, Aceh memiliki BPMA yang kedudukannya setara dengan SKK Migas. Kehadiran BPMA sebagai bentuk arah kemandirian energi daerah yang memperkuat posisi Aceh menuju daerah yang berdaulat energi dan berperan aktif dalam kebijakan nasional. “BPMA dan Pemerintah Aceh terus mengupayakan agar potensi yang ada di Aceh terus digali dan dikembangkan,” ucapnya. (H-2)