Gibran Ingin Akses Pendidikan Gratis Sekolah Rakyat Diperluas

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Sekolah Rakyat Sentra Terpadu Profesor Doktor Soeharso di Jalan Tentara Pelajar, Surakarta, Jawa Tengah, Jumat, 18 Juli 2025. Putra mantan presiden Joko Widodo ini meninjau fasilitas sekolah mulai dari ruang kelas, ruang makan, hingga asrama siswa.

Keterangan tertulis Sekretariat Presiden menyebut Gibran meluangkan waktu berdialog langsung dengan para pelajar yang saat ini tengah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS).

Gibran berharap sekolah rakyat dapat terus diperluas dan ditingkatkan kualitasnya. “Tujuannya untuk semakin banyak anak-anak yang mendapatkan akses pendidikan bermutu dan setara,” demikian keterangan tertulis Istana Wakil Presiden.

Mantan Wali Kota Solo itu berharap sekolah rakyat dapat membuat pendidikan yang berkualitas dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Gibran menyebut pemerintah akan terus memperluas cakupan pendidikan gratis dan mendorong peningkatan mutunya secara berkelanjutan.

Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf, Walikota Surakarta Respati Achmad Ardianto, Kepala Sentra Nova Dwiyanto, dan Kepala Sekolah Septhina Shinta Sari, mendampingi Wakil Presiden Gibran saat mengunjungi sekolah rakyat. Gibran mengunjungi Solo usai meninjau pelaksanaan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Boyolali di hari yang sama.

Sebanyak 63 sekolah rakyat yang tersebar di berbagai daerah Indonesia secara serentak telah memulai masa perkenalan pada Senin, 14 Juli 2025. Sekolah rakyat sendiri merupakan program pendidikan yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan dikhususkan hanya untuk anak dari keluarga miskin.

Berbeda dengan sekolah konvensional, siswa yang bersekolah di sekolah rakyat harus tinggal di asrama yang telah disiapkan. Tahap pertama program pendidikan ala Prabowo Subianto ini secara total diikuti oleh 6 ribu siswa dengan 256 rombongan belajar dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Dari 100 target yang akan beroperasi pada tahun ini, 63 sekolah sudah diresmikan sementara 37 lainnya menyusul pada akhir bulan. 

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan siswa yang selesai menempuh jenjang pendidikan di sekolah rakyat akan mendapatkan ijazah sama seperti sekolah formal pada umumnya. Dia menyebut sertifikat tanda lulus itu akan dikeluarkan oleh sekolah rakyat di mana siswa tersebut bersekolah.

"Sekolah rakyat ini, kan, resmi. Sama dengan sekolah-sekolah yang lain," kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 15 Juli 2025. Saifullah menuturkan sekolah rakyat merupakan sekolah formal yang terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik). 

Adapun sekolah rakyat memiliki dua kurikulum pembelajaran yang akan diterapkan. Pertama, kurikulum formal, yakni mengacu pada kurikulum yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian kurikulum kedua ialah kurikulum asrama atau boarding.