Demokrat Sebut Langkah PDIP Sebagai Penyeimbang Pemerintah Sudah Tepat

Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Herman Khaeron saat hadir dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Press Room DPR, Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,(Susanto/MI)

SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron menilai langkah PDI Perjuangan (PDIP) sebagai penyeimbang bagi pemerintah sudah tepat. Ia mengatakan ide dan masukan dari PDIP sebagai penyeimbang diperlukan untuk kemajuan bangsa.

"Sudah bagus lah, karena idealnya seluruh potensi bangsa bersatu, seluruh potensi bangsa memiliki tujuan yang sama, meskipun dengan pemikiran, ide, gagasan yang berbeda-beda, tetapi tujuannya harus sama," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/8).

Herman juga menyinggung sikap Partai Demokrat yang menjadi partai partai penyeimbang saat pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Setelah 9 tahun menjadi penyeimbang, Demokrat bergabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.

"Selama pemerintahan Pak Jokowi kita juga berada di luar pemerintahan, cuman di akhir memang ada kesempatan Mas AHY Ketua Umum menjadi menteri," ujar Herman.

Herman menilai partai penyeimbang berperan mendukung kebijakan negara sesuai dengan aspirasi dan harapan rakyat, serta mengkritisi dengan proporsional.

"Mengkritisi secara proporsional karena seluruh pengambilan kebijakan itu biasanya kan diambil di DPR, tentu anggota-anggota DPR yang bisa meluruskan, bisa menyampaikan aspirasi dan harapan rakyat meskipun pada akhirnya harus didiskusikan bersama dengan keinginan pemerintah," ujar Herman.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan partainya mengambil posisi sebagai partai penyeimbang pemerintah.Hal itu disampaikan dalam Kongres PDIP di Bali, pekan lalu.

"PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," kata Megawati. (H-4)