Bekas Rumah Dinas Anggota Dewan Bakal Dipakai Menteri, DPR: Kewenangan Pemerintah

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indra Iskandar tak mempersoalkan rencana pemerintah ingin memanfaatkan bekas rumah dinas anggota dewan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan untuk hunian menteri dan wakil menteri. Dia berujar selama ini DPR hanyalah pengguna hunian dari aset milik negara tersebut.

Indra menyatakan, tanah dan bangunan yang sempat dipakai legislator sebagai fasilitas rumah jabatan itu murni milik pemerintah. Aset itu sejak awal dikelola oleh Kementerian Keuangan. "Jadi untuk pemanfaatannya itu kewenangan pengelola barang (pemerintah)," kata Indra saat dihubungi pada Jumat, 18 Juli 2025.

Dia memastikan bahwa bangunan itu sudah tidak lagi ditempati oleh anggota DPR periode 2024-2029. Sebagai gantinya, seluruh legislator Tanah Air itu diberikan fasilitas tunjangan perumahan.

Indra menjelaskan, saat ini belum ada pengambilalihan aset hunian tersebut oleh pemerintah. "Sampai sekarang aset itu masih kami catat menunggu pemerintah untuk pengalihan kembali," ujarnya.

Rencana pemerintah memanfaatkan bekas rumah dinas DPR di Kalibata, Jakarta Selatan ini sudah disepakati oleh Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan, bekas rumah jabatan anggota dewan itu akan dipakai untuk menteri dan wakil menteri yang belum mendapat rumah dinas.

Rumah dinas di Kalibata itu terdiri dari dua blok, yakni Blok A-E dan Blok F. Blok A-E, ujar Juri, bakal diperuntukkan bagi pejabat di kabinet pemerintahan Prabowo.

Menurut dia, jumlah huniannya sudah mencukupi untuk ditempati menteri dan wakil menteri yang belum mendapat rumah dinas. Saat ini teknis pemanfaatan dan pembagiannya masih dirumuskan oleh jajaran di Kementerian Sekretariat Negara.

Sedangkan untuk pemanfaatan rumah dinas di Blok F, Juri mengatakan bangunan itu bakal disulap menjadi perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR. "Untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah," kata Juri di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, 17 Juli 2025.