62 Persen Obesitas, ASN Jakarta Diwajibkan Olahraga Setiap Jumat

TEMPO.CO, Jakarta -- Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) untuk berolahraga setiap Jumat. Kebijakan yang tertuang dalam instruksi gubernur atau Ingub itu untuk mencegah gangguan kesehatan di kalangan pegawai negeri. "Ingubnya sudah ada, instruksi gubernur, pada hari Jumat kita harus olahraga bersama di sini. Harus kita lakukan," kata Rano di Balai Kota Jakarta pada Jumat, 18 Juli 2025.

Menurut dia, kesehatan ASN harus terus dijaga agar bisa melayani masyarakat dengan baik. "Karena nggak mungkin kita bisa meningkatkan etos kerja kalau kesehatan terganggu," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Selain mewajibkan ASN berolahraga setiap Jumat, Rano menyebut dirinya dan Gubernur Jakarta Pramono Anung juga sudah memiliki kebijakan lain yang bisa membuat para ASN lebih sehat. Di antaranya kewajiban menggunakan angkutan umum setiap Rabu.

Kebijakan tersebut, kata Rano, secara tidak langsung mendorong para ASN untuk berjalan kaki. Rano menyebut dirinya juga merasakan manfaat itu. "Saya merasa hari Rabu itu bermanfaat bagi saya. Selain memang menggunakan transportasi umum. Tapi hari Rabu itu membuat saya harus bergerak, saya berjalan," tutur mantan gubernur Banten tersebut.

Dalam kesempatan lain, Kepala Dinas Kesehatan Jakarta Ani Ruspitawati menyampaikan kondisi kesehatan para ASN di ibu kota. Menurut Ani, pemeriksaan kesehatan pada 2024 menunjukkan 62 persen ASN mengalami obesitas. Para ASN juga mengalami sejumlah masalah kesehatan lainnya. "15,4 persen overweight, 27,6 persen hipertensi, 5,7 persen diabetes militus, 24 persen kurang bugar, dan 15 persen memiliki masalah kejiwaan," ucap Ani.

Sebelum mewajibkan olahraga setiap Jumat, Gubernur Jakarta Pramono Anung telah lebih dulu menerapkan kebijakan wajib naik transportasi umum bagi ASN di ibu kota. Pramono meminta para pegawai pemerintah untuk menggunakan kendaraan umum setiap hari Rabu. Kebijakan itu telah dilaksanakan sejak April 2025. Gubernur Pramono dan Wakil Gubernur Rano Karno ikut melaksanakan kewajiban tersebut.