Pertama Kali, Jabatan Sekda DIY Dijabat Perempuan

Ni Made Dwi Panti Indrayanti dilantik sebagai Sekda DIY.(MI/Agus Utantoro)

UNTUK pertama kalinya, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki Sekretaris Daerah (Sekda) perempuan, setelah Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Selasa (16/9) melantik dan mengambil sumpah Ni Made Dwi Panti Indrayanti sebagai Sekda DIY, di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan Yogyakarta.

Sri Sultan secara tersirat mengisyaratkan Ni Made layak menduduki kursi ASN tertinggi di DIY ini. Menurutnya, dari semua kandidat yang mengikuti seleksi, Ni Made berhasil unggul. “Ya kan hasil Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan), sing ngusulke. Kan prosesnya lelang,” kata Sri Sultan usai melantik Ni Made Dwi Panti Indrayanti sebagai Sekda DIY.

Sri Sultan berpesan jabatan Sekda merupakan simpul pengendali birokrasi yang menautkan visi gubernur dengan langkah operasional seluruh perangkat daerah. Keberhasilan pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh kualitas seorang Sekda.

“Di DIY, peran ini semakin krusial karena status keistimewaan bukan hanya memberi ruang otonomi, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral, meneguhkan nilai, menjaga warisan budaya, dan memastikan kemajuan yang tidak tercerabut dari akar,” ujar Sri Sultan.

Sri Sultan juga menekankan pentingnya transformasi birokrasi digital yang bukan hanya efisien, tetapi juga humanis. Pemda DIY sendiri telah mengawali transformasi tersebut melalui SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), digitalisasi pelayanan publik, dan integrasi data antarinstansi. Hasilnya, Indeks Kematangan SPBE DIY meraih predikat “memuaskan” dan menempati peringkat kedua nasional. 

“Dalam ekosistem birokrasi, Sekda adalah simpul. Jika simpulnya lemah, benang akan kusut. Jika simpulnya kokoh, kain akan terbentang utuh,” tutur Sri Sultan.

Sri Sultan kemudian juga menyinggung sejumlah isu strategis yang harus segera ditangani Sekda baru, mulai dari penanganan sampah, tata kelola Tanah Kas Desa (TKD), hingga percepatan infrastruktur Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). “Permasalahan sampah tetap menjadi kewenangan kabupaten/kota, namun Pemda DIY akan memfasilitasi. Begitu juga JJLS, harus ditopang dengan konektivitas utara-selatan agar benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

BERSINAR
Nama Ni Made cukup bersinar di Pemda DIY. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Biro APSDA DIY, Kepala Dinas Perhubungan DIY, Pj. Bupati Kulon Progo, dan terakhir sebagai Kepala Bapperida DIY. “Alhamdulillah, diberi amanah yang luar biasa. Pastinya tugasnya juga luar biasa berat, tapi saya yakin insya Allah dengan kolaborasi dan sistem yang kuat itu bisa dijalankan dengan baik,” ujar Ni Made.

Ia menegaskan pentingnya kerja kolektif seluruh perangkat daerah agar program pembangunan berjalan sinergis. Peran Sekda tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan instrumen kelembagaan, termasuk asisten dan perangkat daerah yang menjadi bagian dari support system.

Terkait isu strategis di DIY, Ni Made menyoroti penanganan sampah yang mendesak. Ia menyebut Pemda DIY telah menjalin berbagai kerja sama, termasuk dengan mitra internasional dari Korea, namun implementasinya baru bisa dimulai 2027.

“Menurut saya, itu waktu yang lama, padahal persoalan sampah di sini sudah mendesak. Kita akan coba duduk bersama, khususnya dengan pemerintah kota, untuk mencari langkah-langkah percepatan,” ujarnya.
Selain sampah, ia juga menyinggung pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah ke depan. Hal ini sejalan dengan target nasional pengentasan kemiskinan, yang dalam RPJPN ditetapkan mendekati 0 % pada 2045.

“Kalau 2026 target 0% kemiskinan itu tidak mungkin, baik di DIY maupun secara nasional. Tapi bukan berarti kita tidak bekerja keras. Minimal kita bisa menekan hingga satu digit dengan cara mendorong peningkatan pendapatan masyarakat,” tutur Ni Made.

BERPERAN MAKSIMAL
Dengan posisi barunya, Ni Made berharap bisa menjalankan peran Sekda DIY secara maksimal melalui kolaborasi lintas sektor, terutama dalam menghadapi isu strategis daerah seperti pengelolaan sampah, tata kelola tanah kas desa (TKD), hingga pengentasan kemiskinan.

Selain pelantikan Ni Made, Sri Sultan juga melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemda DIY, di antaranya Srie Nurkyatsiwi sebagai Asisten Setda Bidang Administrasi Umum, Aria Nugrahadi sebagai Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agus Mulyono sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Ariyanto Wibowo sebagai Kadisnakertrans DIY, Cahyo Widayat sebagai Kepala Biro Hukum Setda DIY, serta Bagas Senoadji sebagai Kasatpol PP DIY. (E-2)