Yang Dilakukan Muzakir Manaf Usai 4 Pulau Dikembalikan ke Aceh

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyambangi rumah mantan presiden Jusuf Kalla (JK) di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada selasa malam, 17 Juni 2025. Didampingi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadli, Muzakir Manaf tiba di kediaman JK pada pukul 21.56 WIB. 

Persamuhan itu digelar usai pemerintah memutuskan empat pulau yang disengketakan Sumatera Utara akhirnya dikembalikan kepada Aceh. Keempat pulau itu ialah, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek. Mualem--panggilan Muzakir-- mengatakan forum itu membahas seputar sejarah Aceh. "Tentang sejarah, perdamaian, perjanjian Helsinki," kata Mualem saat ditemui Tempo di rumah JK pada 17 Juni 2025.

Dia menyebut kedatangannya bertujuan untuk bersilaturahmi kepada JK yang dianggap sebagai "Bapak Perdamaian" bagi Aceh. Ketika ditanya apa langkah pemerintah Aceh terhadap 4 pulau ke depan, Mualem menekankan bahwa yang terpenting saat ini keputusan sudah berpijak pada kebijaksanaan dan aspek historis. 

"Aman damai enggak ada cekcok," katanya. Ia menegaskan niat pemerintah daerah yang akan mencari potensi kandungan minyak dan gas bumi di empat pulau tersebut. "Agaknya seperti itu. Kemungkinan." Ia meyakini bahwa kawasan di 4 pulau itu memiliki kandungan minyak dan gas bumi.

Adapun Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haythar datang lebih dulu di rumah pribadi JK sejak pukul 19.00 WIB. Di sela-sela diskusi dengan para tokoh, Wali Nanggroe bersama JK menyempatkan menyapa wartawan di teras rumah. 

JK mengatakan pertemuan mereka dalam rangka silaturahmi. “Sekarang alhamdulillah persoalan sudah selesai. Sudah enggak banyak komentar lagi,” kata JK. Dia lalu memperkenalkan sosok Malik Mahmud Al Haythar. 

Dalam kesempatan itu, Mahmud bersyukur karena Aceh mendapatkan kembali 4 pulau tersebut. “Saya mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah masalah pulau itu sudah diselesaikan dengan bijaksana,” kata dia.

Mahmud juga menghaturkan terima kasih kepada Prabowo. “Dan tidak kurang saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jusuf Kalla yang sudah membantu memberi masukan untuk menyelesaikan persoalan,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, tampak hadir pula mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said serta mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan empat pulau yang disengketakan antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) masuk wilayah administrasi Aceh. Penetapan ini berdasarkan dokumen administrasi yang dimiliki pemerintah.

“Berlandaskan dokumen, pemerintah telah ambil keputusan bahwa 4 pulau itu milik Aceh," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 17 Juni 2025. 

Prabowo memimpin rapat terbatas melalui konferensi video di sela-sela perjalanannya menuju St. Petersburg, Rusia, Selasa. Rapat terbatas itu diikuti oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara/Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Menteri Dalam Negeri menjelaskan alasan pemerintah memutuskan 4 pulau sengketa masuk wilayah Aceh. Tito mengatakan telah ditemukan dokumen asli berisi kesepakatan Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara pada 1992. Dokumen ini berisi penegasan keempat pulau tersebut masuk wilayah Aceh.

Tito menuturkan dokumen asli itu ditemukan Gedung Arsip Kemendagri di Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada Senin, 17 Juni 2025. “Ada tiga gedung dibongkar-dibongkar dokumen asli yang kesepakatan dua gubernur,” kata dia.

Hendrik Yaputra, Eka Yudha Saputra, dan Sapto Yunus berkontribusi dalam penulisan artikel ini.