Wali Nanggroe Kunjungi Jusuf Kalla Usai 4 Pulau Dikembalikan ke Aceh

TEMPO.CO, Jakarta - Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haythar mengunjungi rumah pribadi mantan wakil presiden Jusuf Kalla atau JK di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa malam, 17 Juni 2025. Di tengah guyuran hujan deras, mobil hitam yang dinaiki oleh Wali Nanggroe berhenti di garasi milik JK.

Di tengah pertemuan, keduanya menyempatkan untuk menyapa wartawan di teras rumah. Jusuf Kalla mengatakan pertemuan mereka dalam rangka silaturahmi. Persamuhan ini dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto mengembalikan empat pulau yang disengketakan dengan Sumatera Utara ke Aceh.

"Sekarang alhamdulillah persoalan sudah selesai. Sudah enggak banyak komentar lagi," kata Jusuf Kalla. Ia lalu memperkenalkan sosok Mahmud Al-Haytar. Dalam kesempatan itu, Mahmud mengekspresikan suka cita karena Aceh mendapatkan kembali 4 pulau.

"Saya mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah masalah pulau itu sudah diselesaikan dengan bijaksana," kata Mahmud. Ia juga menghaturkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto serta Jusuf Kalla. "Dan tidak kurang saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jusuf Kalla yang sudah membantu memberi masukan untuk menyelesaikan persoalan," kata dia. 

Menurut pantauan Tempo di lokasi, pertemuan itu mulai pukul 19.00 dan masih berlangsung hingga pukul 20.30 WIB. Tampak hadir pula mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said serta mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin. 

Sebelumnya Kalla mengatakan bahwa empat pulau yang disengketakan Aceh dan Sumatera Utara adalah milik Aceh. Empat pulau itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar, secara formal dan historis milik Aceh.

Ia menyebut kepemilikan Aceh atas pulau itu berkaitan dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada 2005. 

“Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, bahwa itu secara historis memang masuk Aceh, Aceh Singkil, bahwa letaknya dekat Sumatera Utara itu biasa,” kata Jusuf Kalla dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Ahad, 15 Juni 2025.

JK juga menyampaikan, undang-undang itu memiliki kedudukan lebih tinggi dari Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025. Kepmendagri itu menyatakan empat pulau tersebut adalah bagian dari Sumatera Utara. Karena itu, kepemilikan Aceh atas empat pulau itu tidak bisa dibatalkan dengan Kepmen. 

Hari ini Presiden Prabowo memutuskan empat pulau yang disengketakan antara Aceh dan Sumatera Utara masuk wilayah Aceh. Penetapan ini berdasarkan dokumen administrasi yang dimiliki pemerintah. "Berlandaskan dokumen, pemerintah telah ambil keputusan bahwa 4 pulau itu milik Aceh," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 17 Juni 2025.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya melakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution di di Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta pada Selasa, 17 Juni 2025. Pertemuan itu membahas sengketa 4 pulau Aceh-Sumut.

Perselisihan batas wilayah antara Aceh dan Sumut mencuat setelah penetapan kodifikasi wilayah oleh pemerintah pusat yang memicu penolakan dari sejumlah pihak di Aceh. Mendagri Tito Karnavian mengatakan Kepmendagri itu telah melewati kajian letak geografis dan pertimbangan keputusan yang melibatkan berbagai instansi. 

Tito menyebutkan Kementerian Dalam Negeri harus menetapkan batas wilayah empat pulau tersebut karena berkaitan dengan penamaan pulau yang harus didaftarkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. “Kami terbuka terhadap evaluasi atau gugatan hukum, termasuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Silakan saja,” kata Tito di Istana Kepresidenan pada Selasa, 10 Juni 2025.

Hendrik Yaputra, Daniel Ahmad Fajri, Dinda Shabrina, dan Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.