Wali Nanggroe: akan Ada Perang Suku Aceh-Sumut Jika 4 Pulau Tak Dikembalikan

TEMPO.CO, Jakarta - Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haythar mengatakan apabila pemerintah tak mengembalikan empat pulau ke Aceh, akan terjadi konflik antara Aceh dan Sumatera Utara. Pemimpin adat itu mengatakan selama terjadi persengketaan wilayah, masyarakat Aceh naik pitam.

"Yang dikhawatirkan bahwa ada gejolak lagi di antara Sumatera Utara dan Aceh. Ini sebenarnya tidak perlu," katanya di sela-sela pertemuan dengan mantan presiden Jusuf Kalla di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa malam, 17 Juni 2025.

Menurut Malik, mereka mengibarkan bendera Aceh di empat pulau tersebut, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek. Ia menjelaskan, pulau-pulau itu sudah lama masuk menjadi wilayah administrasi Aceh. Bahkan sejak zaman penjajahan oleh Belanda. Sehingga bila diputuskan keempat pulau dipindah ke teritorial Sumatera Utara, Malik menyebut masyarakat Aceh tentu memprotes keras.

Jika konflik ini dibiarkan berlarut, ia khawatir akan dampak yang mungkin muncul. "Seperti tadi saya bilang, ini akan jadi perang suku antara Sumatera Utara dan Aceh. Ini akan pecah belah Indonesia ini kan," tuturnya.

Namun, ia menyampaikan bahwa kabar kembalinya empat pulau ke wilayah Aceh langsung meredam ketegangan di masyarakat setempat. "Mudah-mudahan semuanya tenang. Kalau tidak memang agak panas. Itu yang saya khawatirkan juga kan. Karena jangan kita menggaruk lagi luka lama," kata Malik.

Dia pun menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Jusuf Kalla yang dianggap telah membantu penyelesaian polemik ini. Malik mengaku gembira karena empat pulau kembali ke pangkuan Aceh.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan empat pulau yang disengketakan antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) masuk wilayah administrasi Aceh, setelah sebelumnya diambil Sumut. Penetapan ini berdasarkan dokumen administrasi yang dimiliki pemerintah.

“Berlandaskan dokumen, pemerintah telah ambil keputusan bahwa 4 pulau itu milik Aceh," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 17 Juni 2025.

Prabowo memimpin rapat terbatas melalui konferensi video di sela-sela perjalanannya menuju St. Petersburg, Rusia, Selasa. Rapat terbatas itu diikuti oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara/Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Menteri Dalam Negeri menjelaskan alasan pemerintah memutuskan 4 pulau sengketa masuk wilayah Aceh. Tito mengatakan telah ditemukan dokumen asli berisi kesepakatan Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara pada 1992. Dokumen ini berisi penegasan keempat pulau tersebut masuk wilayah Aceh.

Tito menuturkan dokumen asli itu ditemukan Gedung Arsip Kemendagri di Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada Senin, 17 Juni 2025. “Ada tiga gedung dibongkar-dibongkar dokumen asli yang kesepakatan dua gubernur,” kata dia.

Hendrik Yaputra, Eka Yudha Saputra, dan Sapto Yunus berkontribusi dalam penulisan artikel ini.