TEMPO.CO, Jakarta - Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB untuk wilayah Jakarta dimulai pada hari ini. Namun, orang tua calon peserta didik mengeluhkan sulitnya mengakses situs SPMB DKI Jakarta.
Aditya, salah satu orang tua murid mengatakan telah berulang kali mencoba masuk atau log ini ke situs tersebut menggunakan akun yang telah dibuat, namun laman SPMB tetap tak bisa diakses. "Selalu muncul kata-kata 'Terjadi Kesalahan'," kata dia dengan nada geram pada Senin, 16 Juni 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adit rencananya akan mendaftarkan anaknya ke salah satu SMP negeri di Jakarta. Ia juga khawatir situs SPMB yang eror membuat anaknya kehilangan kursi dan gagal mendapatkan sekolah yang diinginkan.
Dia juga mengeluhkan sistem pendaftaran SPMB yang dinilainya masih prematur sehingga menyulitkan orang tua untuk mendaftarkan anak mereka. "Dengan persyaratan bertahap seperti ini malah membuat susah dan mengecewakan," katanya.
Akun instagram Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga tampak diserbu oleh orang tua calon murid. Rata-rata mengeluhkan situs SPMB yang eror dan lemot. Banyak orang tua juga mengatakan akun mereka terlempar keluar dan gagal masuk. Mereka menduga hal itu terjadi karena membludaknya pendaftar yang mengakses situs tersebut.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menyampaikan lembaganya juga mendapatkan aduan serupa. Ubaid menyebut laporan lain mengenai banyak orang tua tak tersosialisasi dengan baik juga banyak. "Sekarang pendaftaran online, tapi orang tua masih banyak yang mengantre di sekolah sejak subuh," ujarnya.
Ubaid menduga huru-hara SPMB akan ramai seperti tahun-tahun sebelumnya. Begitu pula dengan dugaan praktik jual-beli kursi, kata Ubaid, yang mungkin akan tetap terjadi.
"JPPI memprediksi, pungli dan jual beli kursi tambah marah, bukan malah mereda, sebab tidak ada solusi yang jelas dari pemda terkait dengan daya tampung yang sangat minim di sekolah-sekolah negeri," kata dia.
Selain itu, biaya sekolah di sekolah swasta, kata dia, juga tambah mahal. Sehingga orang tua akan mati-matian memperjuangkan anaknya supaya bisa diterima di sekolah negeri.
Tempo telah menghubungi Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Sarjoko, namun hingga berita ini ditulis belum mendapat respons.