Siswa Sekolah Rakyat Tak akan Dapat Bantuan Pendidikan Lagi dari Pemerintah

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Sosial menyampaikan calon murid sekolah rakyat dipastikan tidak lagi mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah, baik itu berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau Program Indonesia Pintar (PIP). Alasannya, anak-anak yang sudah diterima di sekolah rakyat telah dibiayai penuh pendidikannya oleh pemerintah.

"Jadi seluruh program atau bantuan pemerintah nanti mereka tidak dapat lagi. Karena semua sudah ditanggung," ucap Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kantor Pusdiklat Kementerian Sosial, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Juni 2025.  

Dia mengatakan pihaknya akan memastikan seluruh kebutuhan anak yang bersekolah di sekolah rakyat, seperti memberikan seragam sekolah, alat tulis, buku pelajaran hingga tablet untuk setiap anak. "Itu untuk menunjang belajar mereka," ujar Gus Ipul.  

Namun, Gus Ipul menyatakan pihaknya belum menyiapkan uang saku setiap calon murid. Hal itu belum sempat dibahas oleh kementerian. "Itu nanti belum dibahas," kata dia.  

Kemensos akan mengoperasikan sekolah rakyat mulai tahun ajaran baru 2025/2026. Persisnya, sekolah rakyat akan resmi dibuka pada pekan kedua bulan Juli 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah menargetkan 100 sekolah rakyat pada tahun ini. 

Sekolah rakyat adalah salah satu program gagasan Presiden Prabowo Subianto dengan penanggung jawab Kemensos. Tujuan utamanya menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu guna memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah ini dirancang menyerupai sekolah asrama atau boarding school.